JAYAPURA,wartaplus.com -  Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano,menegaskan menolak sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PB PON) XX tahun 2021 di Provinsi Papua, hal ini karena tidak adanya transparansi anggaran dari PB PON kepada Pemkot Jayapura sebagai SUB PB PON.

"Kota Jayapura saya mau katakan awalnya 100 persen tapi empat hari saya bertemu dengan PB PON dalam menyusun RKA karena kita sub PB PON ini penyelenggara itu siapkan semua penyelengraan, maka PB PON XX serahkan penuh akomodasi, transportasi dan konsumsi 100 persen kepada Kota jangan di tahan - tahan karena kita yang menyelenggarakan," ujar Walikota di Jayapura, Senin (24/5/2021)

Menurut Walikota, PB PON harus membuka secara transparan, dan Pemkot Jayapura tidak akan menganggu, apa yang sudah dikerjakan oleh PB PON, apalagi Kota Jayapura terdapat 15 Venue 16 cabang  olahraga, sehingga jika tak ada transparan  maka Pemkot Jayapura memutuskan untuk tidak menjadi tuan rumahm

"Kami minta DPA dibuka 16 bidang itu secara transparan kepada kami Sub PB Kota. Tidak mungkin Kota ini ada 15 Venue, 16 cabor paling banyak di Kota dan kabupaten Jayapura. Tidak mungkin Kota dan Kabupten Jayapura di kasih dana 75 Miliar rupiah, Timika dan Merauke 200 miliar rupiah bagaimana melaksanakan ini, makanya saya ambil keputusan biar Kota Jayapura tidak menjadi tuan rumah PON XX bulan Oktober 2021 mendatang dan semua diserahkan kepada PB PON XX Papua,"ungkap BTM.

Walikota tidak ingin menjadi sorotan Pemerintah Pusat dalam hal pelaksanaan PON di Papua."Saya tidak mau disoroti Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Jokowi. Kemarin saya tolak.

Padahal fokus kita itu penyelengraan. Saya dekat dengan brankas jadi dana sudah dicairkan 1,7 triliun rupiah sisanya 600 miliar," terangnya.*