MULIA, wartaplus.com - Gubernur Papua dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, meminta agar pembangunan ditititikberatkan di tingkat Distrik.
Menanggapi itu, Bupati Puncak Jaya Dr. Yuni Wonda, S.Sos, S.IP, MM menyatakan siap menjalankan arahan dari Gubernur tersebut, meski tidak berlaku untuk semua Distrik.
"Karena tentunya harus disesuaikan dengan kondisi daerah apakan daerah itu aman atau tidak, lalu kebutuhan masyarakat disitu apa yang mendesak, apa perlu bangun kantor atau fasilitas layanan lainnya seperti puskesmas atau yang lainnya," kata Yuni kepada wartaplus.com, Jumat (23/04)
Menurut Yuni, program pembangunan di tingkat Distrik Kabupaten Puncak Jaya sudah berjalan bahkan sejak periode kepemimpinan Bupati sebelumnya
"Untuk pembangunan distrik sejak periode kepemimpinan yang lalu, kami tetap prioritas tinggi, karena pelayanan masyarakat ada di distrik dan kampung," tukasnya
Bahkan di masa kepemimpinannya telah membangun infrastruktur berupa balai Distrik di Distrik Nioga, Gubume, Jigonikmen, Yamo dan sejumlah Distrik lainnya
"Tahun ini kita sudah anggarkan dari APBD untuk pembangunan infrastruktur berupa balai Distrik di dua distrik," terangnya
Yuni mengaku memang pembangunan di tahun 2022 memang tidak bisa menjangkau semua distrik karena kondisi geografis dan situasi daerah yang tidak bisa disamakan dengan daerah lain
"Kalau daerah lain yang situasinya aman, program kegiatan bisa dilaksanakan seratus persen, namun kami dengan kondisi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, ditambah covid 19 dan isu gangguan keamanan jadi ada daerah tertentu (distrik) yang menjadi pertimbangan (tidak bisa laksanakan pembangunan)," tutur Yuni
Sebab menurutnya, untuk membangun infrastruktur jalan atau bangunan, tentunya daerah itu harus aman dari gangguan keamanan KKB (kelompok kriminal bersenjata).
Seperti diketahui Puncak Jaya merupakan salah satu basis dari kelompok kriminal bersenjata di Papua.
"Pembangunan wajib dilaksanakan tapi harus dibutuhkan daerah yang aman, kalau kita paksakan harus masuk ke distrik, sementara daerah itu tidak aman, itukan tidak bisa," tegas Bupati Yuni
"Jadi kita buat program harus sesuai dengan yang kita butuhkan, boleh laksanakan, tapi tidak semua daerah karena ada daerah tertentu yang perlu dukungan keamanan harus ada pengawasan yang ketat," tegasnya lagi
Yuni juga berharap, untuk menjalankan program ini, ada dukungan dari dana Otsus
"Kalau ada arahan jelas kayak gini dari Gubernur ataupun pemerintah pusat, pastinya kami akan sesuaikan, apalagi jika didukung dengan dana. Sebab APBD kabupaten juga terbatas, maka kami akan sesuaikan dengan kondisi anggaran," tandasnya. (Adv)
