JAYAPURA, - Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) membantah
tudingan pihak tertentu yang menyebut pelaksanaan deklarasi
kebangkitan ekonomi yang akan digelar pada 7 September 2017 bermuatan
politik.
 

Ketua Umum KAPP Pusat Merry Yoweni, di Jayapura, Selasa, mengatakan
pihaknya ingin menegaskan organisasi yang dipimpinnya tidak masuk atau
diarahkan ke ranah politik.
 

"Kami hanya ingin menyampaikan lebih dari 12 ribu orang asli Papua
(OAP) mengalami kerugian akibat penundaan deklarasi ini, pasalnya
dalam momentum tersebut pengusaha dapat menyaksikan gubernur
menandatangani petunjuk teknis Perdasus Nomor 18 tentang ekonomi
berbasis kerakyatan," katanya.
 

Merry menjelaskan bahwa petunjuk teknis itu yang nantinya akan
memberikan peluang kepada OAP untuk bisa mendapatkan modal usaha dan
bisa maju di tanahnya sendiri.
 

"Saya di sini memperjuangkan hak ekonomi OAP, di mana ini tanggung
jawab saya sebagai Ketua Umum KAPP Pusat," ujarnya.
 

Senada dengan Merry Yoweni, Frangky Mirino Ketua Himpunan Pengusaha
Pribumi Asli Papua (HIPAPRI) mengatakan pihaknya mendorong pemerintah
baik provinsi maupun pusat, kiranya dapat memperhatikan masyarakat
ekonomi Papua baik mikro dan menengah yang sedang dibangun.
 

"Sehingga tidak ada halangan untuk mendorong peraturan gubernur ini
disahkan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe," katanya.
 

Selain itu, Sony Wanma Koordinator Forum Komunikasi Pengusaha Asli
Papua mengatakan asosiasinya mendorong seluruh pihak dapat mendukung
dengan memberikan ruang dan kesempatan serta tidak dipandang sebelah
mata.

"Apalagi dikaitkan dengan hal-hal lain," ujarnya.*