JAYAPURA, wartaplus.com – Maraknya aksi penolakan terhadap perpanjangan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) yang dilakukan sekelompok orang di Papua dalam beberapa pekan terakhir mendapat perhatian dari Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano.
Orang nomor satu di Kota Jayapura ini menilai sah-sah saja ada kelompok masyarakat yang menolak perpanjangan otsus, DOB dan kehdiran aparat TNI-Polri di Papua, namun ia mengingatkan agar tindakan yang dilakukan tidak melawan negara.
“Silahkan saja yang menolak otsus atau pemekaran wilayah (DOB) maupun kehadiran TNI-Polri di Papua. Tapi saya ingatkan bahwa kita tidak bisa melawan negara,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Wartaplus.com, Jumat (26/2/21) malam.
“ Saya belajar ilmu pemerintahan dan saya pahami betul bahwa ketika ada gerakan yang melawan negara, maka negara akan menggunakan alat-alatnya untuk memaksakan kehendak negara, sehingga siapapun dia akan tunduk dan patuh pada negara,” tegasnya.
Lebih lanjut BTM menyampaikan, saat ini draf revisi otsus sudah ada di DPR RI dan akan direvisi lewat pansus revisi otsus papua. Dimana kemendagri sedang menyiapkan dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai penjabaran dari revisi otsus tersebut.
Kedua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut adalah, pemekaran wilayah, dimana pemerintah dapat melakukan pemekaran tanpa melalui syarat-syarat otsus maupun undang-undang pemerintah daerah.
Kedua, RPP tentang mekanisme, tata kelola dana otsus, penggunaan hingga akuntabilitas, bahkan hingga hal hal teknis.
“Saya berkomunikasi dengan Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri dan mendpat informasi bahwa saat ini pemerintah sudah menyiapkan dua RPP sebagai penjabaran dari revisi otsus itu, jadi kemungkinan akan segera diterapkan,” tandasnya.*
