JAYAPURA, wartaplus.com - Pembangunan yang sedang gencar dilakukan di Papua dan Papua Barat diharapkan bisa menyentuh masyarakat.
Ini diungkapkan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti saat memberikan sambutan pada acara Focus Group Discussion (FGD) bertema Implementasi Inpres Nomor 9 Tahun 2020 dalam Percepatan Pembangunan Papua, berlangsung di salah satu hotel di Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (03/02)
Menurut LaNyalla, kesejahteraan masyarakat menjadi tolok ukur kesuksesan pembangunan di tanah Papua.
"Provinsi Papua dan Papua Barat telah diberikan status sebagai daerah Otonomi Khusus melalui UU Nomor 21 Tahun 2001. Dengan status ini, pemerintah mencoba mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua agar bisa mengejar ketertinggalan," tutur LaNyalla
Ia menjelaskan, dengan anggaran besar yang digelontorkan, telah terjadi kemajuan dan perubahan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua.
Berdasarkan data BPS, Indeks Pembangunan Manusia Papua tahun 2019 mencapai 60,84. Meningkat sebesar 0,78 poin atau tumbuh 1,30 persen dibandingkan tahun 2018. Namun angka tersebut masih jauh di bawah IPM rata-rata Indonesia
Berdasarkan data itu, LaNyalla menilai jika peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua tidak berjalan paralel dengan besarnya dana pembangunan yang dialokasikan di Papua.
Hal ini pula yang mendasari keluarnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
"Salah satu persoalan pokok di Tanah Papua yang menjadi fokus dan rekomendasi dari Pansus Papua DPD RI adalah persoalan pembangunan yang belum sepenuhnya terealisasi. Hal ini bisa dilihat dari pembangunan pendidikan yang belum mampu meningkatkan IPM Papua, kemudian pembangunan kesehatan yang belum memperluas akses kesehatan, sehingga masih mempersulit bagi orang Papua," paparnya.
Parsial dan Terbatas
Alumnus Universitas Brawijaya Malang ini menilai pemerintah telah berupaya dalam menyejahterakan rakyat Papua. Tetapi masih parsial dan terbatas, apalagi masih adanya pendekatan security, diplomasi dan administrasi.
"Padahal, akar dari persoalan tersebut adalah kesejahteraan dan keadilan. Itulah sebabnya, saya melihat dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2020, sudah sangat tepat dan perlu kita implementasikan bersama. Karena, Inpres Nomor 9 Tahun 2020, yang digagas Presiden Joko Widodo, menitikberatkan kepada pendekatan kesejahteraan," ujarnya.
Oleh sebab itu, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur menginginkan semua pola pendekatan pembangunan di Papua, yang melibatkan hampir semua kementerian dan lembaga, wajib mengedepankan semangat pembangunan dengan pendekatan kesejahteraan masyarakat.
"Sehingga tolok ukur keberhasilan pembangunan di Papua harus menggunakan alat ukur kesejahteraan masyarakat. Artinya, selama masyarakat Papua belum sejahtera, maka pembangunan dapat dikatakan belum selesai atau belum berhasil," jelasnya.
Pria yang pernah memimpin PSSI itu mengatakan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 menjadi era baru bagi Papua yang wajib didukung dan dikawal.
"Papua tidak membutuhkan pendekatan keamanan. Tetapi membutuhkan pendekatan kesejahteraan. Papua adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, memiliki kekayaan laut dan hutan yang melimpah, tanah yang subur, dan hasil tambang yang banyak," katanya.
LaNyalla dengan tegas menyampaikan jika semua kekayaan itu akan memberikan manfaat yang optimal apabila dapat dikelola dengan cara yang bijak, terencana dan terukur, sehingga dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat papua.
"Hal ini seiring dengan program yang sudah dicanangkan Presiden Jokowi, bahwa pola pembangunan Indonesia adalah Indonesia Sentris. Bukan lagi Jawa Sentris. Tetapi benar-benar membangun wajah 34 provinsi di Indonesia," jelasnya.
Terlebih, sumbangsih Papua tidak kecil. LaNyalla mencontohkan peran atlet-atlet Papua dalam bidang olahraga yang mampu menyumbangkan medali emas untuk Indonesia di ajang olahraga internasional.
"Namun, hingga saat ini Papua belum mempunyai rumah sakit yang memiliki fasilitas sport science center untuk mendukung kemajuan para atlet," katanya.
Kondisi serupa terjadi di dunia pendidikan. Setiap tahun, terdapat 14 ribu calon mahasiswa yang bersaing masuk perguruan tinggi negeri. Sayangnya Universitas Negeri Cendrawasi hanya mampu menampung sekitar 4 ribu mahasiswa setiap tahun.
Kegiatan FGD menampilkan narasumber Wakil Menteri PUPR, John Wempi Wetipo melalui sambungan virtual, Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan, Suhajar Diantoro, serta Staf Ahli Menteri PPN / Kepala BAPPENAS, Oktorialdi yang hadir mengikuti kegiatan ini secara virtual, serta Assisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Pemprov Papua Muhammad Musa'ad, dan perwakilan stake holder Papua.**
