JAYAPURA,wartaplus.com - Yakob Fiobetauw, Kepala Peradilan Adat Suku Sentani berpendapat bahwa progran Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh pemerintah pusat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi elit politik hingga pejabat ataupun kelompok, sehingga belakangan ini banyak suara miring soal tersebut.
"Sehingga program Otsus yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi tidak mententuh masyarakat di kampung-kampung, di gunung-gunung, di lembah-lembah, di pesisir-pesisir hingga di pulau-pulau," katanya di Jayapura, Senin.
Dalam situasi seperti ini para tokoh adat diperhadapkan pada dilema, karena ketika berbicara soal kepentingan rakyat sudah pasti terbentur dengan para birokrat atau elit politik.
"Dan kami menilai bahwa baik pemerintah daerah hingga tingkat provinsi, tidak mampu menterjemahkan kebijakan Otsus terutama isi dari hari Presiden Jokowi. Sehingga masalah Otsus ini membuat situasi dan kondisi memanas, karena kepentingan-kepentingan para pemangku kebijakan, menyebabkan kami tidak ada ruang untuk berbicara soal apa yang terjadi di tengah masyarakat," katanya.
Padahal, kata dia, pihaknya menilai bahwa Otsus itu lahir untuk mensejahterahkan masyarakat Papua baik yang ada di pegunungan, lembah, pesisir hingga pulau-pulau. Sehingga, rakyat sendiri akhirnya harus mencari celah menyampaikan soal dana Otsus yang tidak sampai ke bawah.
"Dana Otsus tidak maksimal, padahal kewenangan sudah ada. Kami khawatir dengan situasi ini. Sehingga kami minta kepada pemerintah pusat untuk mengaudit seluruh penggunaan dana Otsus yang berjalan selama 20 tahun dan segera tindak tegas bila terjadi atau terindikasi ada penyalahgunaan karena ini membuat rakyat Papua tidak berubah dan terus hidup dalam kemiskinan," katanya.
"Secara keseluruhan rakyat Papua belum menikmati Otsus karena banyak kebijakan yang justeru membunuh hidup sosial budaya masyarakat di kampung-kampung, dengan kebijakan yang hanya untungkan para birokrat dan elit poliktik dan hal ini membuat terbentuknya kelompok-kelompok warga yang sengaja dibuat untuk terhindar dari masalah hukum," katanya lagi.
Yakob kembali menegaskan bahwa pemerintah pusat harusnya serius menangani masalah ini, karena dana Otsus tidak menyentuh sampai akar rumput dan jika ingin ada perubahan maka pihak adat harus dilibatkan, jangan dijadikan penonton.
"Saya minta dengan tegas pemerintah pusat audit dana Otsus, baik yang ada di Kabupaten Jayapura atapun kabupaten lainnya, sehingga rakyat bisa merasakan dan menikmati apa itu Otsus yang sesungguhnya," katanya.
