JAYAPURA, wartaplus.com - Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BP2KLN) Provinsi Papua bersama pemerintah kabupaten/kota dan instansi pengelola perbatasan menggelar Rapat Koordinasi (Rakornis) terkait pemetaan terhadap semua permasalahan yang ada di daerah perbatasan Indonesia (Papua) - PNG, Jumat (13/11)

Intansi pengelola perbatasan yang hadir yakni Kantor Imigrasi, Bea Cukai, Balai Karantina Pertanian, Balai Karantina Ikan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, TNI, Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan perwakilan pemerintah kota dan kabupaten Jayapura serta Keerom

Kepala BP2KLN, Suzana Wanggai menjelaskan, mengelola perbatasan bukan tugas satu institusi saja, namun menjadi tugas bersama. 

"Kami melaksanakan rakornis ini dengan melibatkan semua stakeholder perbatasan, termasuk teman-teman dari Pemkab/kota, seperti Keerom, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura yang daerahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga Papua Nugini,” ujar Susi

Dalam Rakornis tersebut, ungkap Susi, berbagai hal yang dibahas dari setiap institusi perbatasan, mulai dari Satgas Pamtas, Polair Polda Papua, Kantor Imigrasi, Balai Karantina, dan yang lainnya.

“Kami dengar semua isu yang disampaikan, di mana kami akan melakukan pemetaan masalah, sehingga persoalan ini akan diteruskan ke tingkat pemerintah pusat dan dibahas dalam pertemuan bilateral RI – PNG," ungkap Susi

"Kita tidak tunggu pintu perbatasan dibuka baru kita berkoordinasi, melainkan kita mengambil langkah sehingga pertemuan kapanpun, kita sudah siap dengan agenda yang kita bawa,” ungkapnya lagi.

Ia menjelaskan, memang tidak semua persoalan dibawa ke level pemerintah pusat.  Sebaliknya, untuk persoalan yang bisa diselesaikan di tingkat provinsi, maka akan diselesaikan.

“Ini akan kita tindaklanjuti seperti bagaimana kita buat kawasan perbatasan dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Maka, tentu kita harus duduk bersama,” jelasnya.**