Menko PMK Kunjungi PLBN Skouw, Pastikan Penyaluran Perlindungan Sosial di Wilayah Perbatasan

Menko PMK, Muhadjir Effendy berkunjung ke PLBN Skouw, Rabu (25/11)/dok.Humas Kemenko PMK

JAYAPURAwartaplus.com - Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat program perlindungan sosial. Bahkan sampai wilayah terdepan negara Indonesia pun tak luput dari perhatian pemerintah. 

Salah satunya di Kampung Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua. Kampung Skouw Sae merupakan gerbang terdepan Indonesia  terletak di dalamnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Indonesia dengan Papua Nugini. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berkesempatan berkunjung ke wilayah terdepan itu. Kunjungan Menko PMK di Provinsi Papua merupakan rangkaian kunjungan kerja dalam rangka memastikan berbagai program perlindungan sosial yang diberikan pemerintah sampai dan berjalan dengan baik.

"Alhamdulillah saya menyaksikan pelaksanaan bantuan sosial sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan semua program jaring pengaman sosial terus berlanjut dan pelaksanaannya  berjalan dengan baik” ujar Menko PMK saat memberikan arahan dalam acara penyerahan bantuan secara simbolis di Kawasan Pasar Modern PLBN Skouw Sae, Distrik Muara Tami, Jayapura, Papua, Rabu (25/11).

Masyarakat di wilayah perbatasan Skouw telah menerima berbagai program perlindungan sosial dari pemerintah. 

Mulai dari bantuan Program Sembako (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). 

Penyaluran perlindungan sosial sampai ke wilayah terdepan Indonesia sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo.

"Provinsi Papua memiliki kondisi geografis yang unik, sehingga pola pemberian bantuan dari pemerintah cukup berbeda dengan wilayah lain. Karena itu, tidak semua bantuan bisa disalurkan secara biasa, tetapi jika ada hambatan, seperti mekanisme penyaluran, harus dilakukan secara luar biasa atau extraordinary, supaya bisa salur," ujar Menteri. 

Ia mencontohkan, program sembako, jika di tempat lain cukup menggunakan Bank Himbara yang butuh infrastruktur sinyal untuk alat bayarnya, namun di Papua sebagian besar kabupaten wilayahnya tidak didukung sinyal yang kuat bahkan blank spot. 

Oleh sebab itu, upaya optimalisasi guna memastikan bantuan sampai di tangan keluarga penerima manfaat (KPM) dilakukan dengan menerapkan mekanisme alternatif: PT Pos mengantarkan bantuan Program Sembako Tunai ke KPM, ungkapnya.

Muhadjir  meminta kepada pihak terkait dan pihak pemerintah daerah untuk ikut mengawal dan membantu penyaluran bantuan sosial agar sampai dan tepat sasaran. 

"Saya mohon dukungan semua pihak khususnya dari TNI-Polri untuk ikut membantu mengawal tenaga penyalur bantuan-bantuan ini supaya aman, lancar penyalurannya dan betul-betul sampai di tangan KPM. Pihak TNI-Polri juga saya minta untuk membantu memastikan ketepatan sasaran penerima," pintanya.

Dalam kesempatan itu, Menko PMK mewakili pemerintah pusat menyerahkan secara simbolis bantuan dan jaminan sosial dari kementerian dan lembaga terkait. Di antaranya yaitu bansos program sembako, bansos PKH, BST dari Kemensos.

 Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari KemenPUPR, Bantuan Produktif usaha Mikro (BPUM), dari KemenkopUKM, Bantuan KUR dari BNI, bantuan masker dari BNPB, bantuan susu pertumbuhan, dan permainan penunjang pengetahuan untuk anak-anak dari KPPA.

Selain itu, diserahkan secara simbolis berbagai program jaminan sosial yaitu jamsos untuk tenaga pekerja informal dan klaim jamsos ketenagakerjaan dari BPJS Ketenagakerjaan serta penambahan kuota Penerima Bantuan Iuran Kesehatan dari BPJS Kesehatan.**