JAKARTA, wartaplus.com - Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua, Sabtu, (17/10).
Pertemuan yang berlangsung di Morrissey Hotel Residences, Jakarta, membahas implementasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Orang Asli Papua (OAP) seiring dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat.
Staf ahli Gubernur Papua, Elsye P. Rumbekwan, S.Pi, M.Si disela-sela pertemuan menegaskan sejalan dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 maka pengembangan SDM Papua hendaknya perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Sehingga terjadi percepatan peningkatan SDM dan putra-putri Papua bisa berkompetisi di berbagai bidang.
“Salah satu contoh gejolak penerimaan CPNS yang beberapa waktu lalu terjadi di Papua. Makanya kita minta agar Inpres ini membawa perubahan yang signifikan,”tegasnya.
Pada Inpres tersebut Presiden Joko Widodo menginstruksikan seluruh kementerian mempercepat pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat.
Salah satunya adalah Kementerian Keuangan yang diinstruksikan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
“Kita harapkan implementasinya diwujudkan sehingga berdampak kepada SDM Papua,” harap Elsye Rumbekwan.
Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang diwakili Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja , Dr. Velix Vernando Wanggai, SIP, MPA mengatakan terdapat 5 kerangka baru untuk Papua dalam Inpres nomor 9 tahun 2020.
Pertama, Percepatan pembangunan SDM sesuai kontekstual Papua. Kedua, Percepatan transformasi ekonomi Papua berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir secara terpadu. Ketiga, Percepatan pembangunan infrastruktur dasar secara merata.
“Keempat peningkatan kualitas lingkungan hidup hidup dan peningkatan ketahanan bencana sesuai kearifan lokal serta penataan ruang Papua dan kelima Percepatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik dan keamanan yang stabil dengan mengutamakan nilai keamanan dan HAM,”jelas Velix saat pemaparan.
Menurut Velix, perlunya Quick Wins dalam rencana aksi Percepatan Pembangunan SDM Kontekstual Papua. Diantaranya pembangunan asrama mahasiswa, redistribusi Guru SD,SMP, SMA, SMK, pengembangan pendidikan vokasi, pembangunan dan pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK).
Kemudian, Pengembangan Institut Agama Kristen di Jayapura dan Sorong, optimalisasi SDM unggul asli Papua dalam pengembangan karier di kementerian lembaga dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pengembangan sosial ekonomi komunitas adat terpencil dan lainnya.
Sementara itu, tim akademisi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Papua meminta pemerintah pusat mengimplementasikan Inpres nomor 9 tahun 2020.
Dalam pertemuan tersebut, staf ahli Gubernur Papua didampingi tim akademisi yakni Dr. Basir Rohrohmana, SH.MH, Dr. Alfred Antoh, M.Si,Dr. Mesak Iek, M.Si,Dr. Vince Tebay,M. Si dan Dr. Oscar Oswald O.Wambrauw,SE.MSc.Agr.
Hadir juga Dr. Karsudi, SP, MSi dari Bapeda Papua serta Kabid Kerjasama, Pengembangan dan Evaluasi BPSDM Papua, Boyke Semuel Jufuway, SH, MPP.**
