JAYAPURA, – Kementerian Perdagangan (Kemendag) RI, dalam waktu dekat bakal menurunkan tim guna memantau harga bahan pokok selama bulan puasa di bumi cenderawasih.
Tim tersebut selain mencatat harga bapok, juga mengkoordinasikan solusi atas setiap kenaikan yang terjadi dengan pemerintah daerah maupun stake holder terkait.
"Sebab kita ingin supaya harga jual bapok di bumi cenderawasih ini stabil dan kami harapkan bisa terkendali sampai dengan perayaan hari raya Idul Fitri. Supaya juga betul-betul riil data harga yang dicatat bukan cuma katanya," ujar Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga, Suhanto, disela-sela rapat koordinasi identifikasi dan pemantauan harga bapok jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), di Jayapura, Kamis (3/5).
Suhanto mengatakan, tim akan turun paling lambat 14 Mei mendatang. Tim tersebut akan secara bergiliran melakukan pantauan serta akan disebar ke sejumlah wilayah, baik pesisir maupun pegunungan.
“Tentu khusus sebelum tim turun kita akan berkoordinasi dengan pemda setempat. Sebab tim ini bertujuan memastikan supaya seluruh pasokan bapok bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Tetapi juga dijual dengan harga yang terjangkau,” jelasnya.
Sementara menyoal kegiatan rapat koordinasi tersebut, Suhanto mengatakan, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi sedini mungkin, lonjakan harga bapok menjelang hari raya keagamaan Idul Fitri.
Dalam artian, pemerintah ingin hadir lebih awal untuk meyakinkan masyarakat Papua bahwa harga dan stok bapok selama bulan puasa dan Idul Fitri, aman dan terkendali. Hal demikian terbukti dari inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan olehnya bersama pemda dan satgas pangan daerah.
“Hasil sidak menunjukan harga bapok mendasar, seperti, beras, gula, minyak goreng, masih sangat stabil dan kami harapkan dapat terkendali sampai Idul Fitri. Makanya dalam rapat hari ini sengaja kami panggil seluruh stake holder baik pemda, pelaku usaha, BUMN, Bulog maupun para distributor, harapannya agar sedini mungkin bisa mengantisipasi lonjakan harga dan ketersediaan bapok di Papua. Karena kita sadar Papua ini sebagian besar bapok dipasok dari luar, sehingga melalui forum ini seluruh stake holder yang bisa berperan melakukan langkah antisipasi,” jelasnya panjang lebar.*
