Pelantikan DPC Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) Papua yang dihadiri Menteri PPPA, Yohana Yembise dan Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo, di Sasana Krida kantor Gubernur Jayapura, Jumat (4/5)/Riri
JAYAPURA, - Sebanyak 65,71 persen perempuan yang tergolong produktif di Indonesia belum berperan optimal dalam pembangunan. Hal tersebut disebabkan masih rendahnya kualitas hidup dan tingkat pendidikan yang dimiliki oleh kaum perempuan. Oleh karenanya dibutuhkan peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan melalui dukungan masyarakat, khususnya lembaga masyarakat dan juga kaum laki laki, demi mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia.
Demikian disampaikan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise pada acara Pelantikan dan Deklarasi Dewan Perwakilan Cabang (DPC) - Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia (FPPI) di Jayapura, Jumat (4/5).
Menurut Yohana, perempuan memiliki potensi sangat besar untuk ikut berpatisipasi dalam mengontrol dan memberikan manfaat pada pembangunan negara. Tentunya potensi tersebut harus dikelola dan diarahkan dengan baik seperti meningkatkan kapasitas dan meningkatkan akses bagi perempuan untuk berpatisipasi.
"Pembangunan pemberdayaan perempuan merupakan suatu komitmen nasional dalam meningkatkan status, posisi, dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki laki," ujar Menteri Yohana
Dia mengungkapkan, FPPI merupakan salah satu organisasi perempuan yang berperan penting dalam meningkatkan partisipasi aktif perempuan di bidang politik sosial budaya, kesehatan, pendidikan di Indonesia.
"Saya berharap kepada para pengurus dan anggota FPPI yang telah terpilih dapat bekerja secara nyata untuk masyarakat demi meningkatkan kualitas dan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak di Papua," harapnya.
"Mari bersama kita tingkatkan kinerja demi kemajuan dan kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia," ajaknya.
Dukungan Pemerintah
Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo memberikan apresiasi atas pelantikan FPPI Papua yang langsung dihadiri oleh Menteri PPPA
"Biasanya pengukuhan atau pelantikan ditingkat provinsi hanya dihadiri oleh pejabat pemerintahan setempat. Tapi untuk pelantikan FPPI ini langsung dihadiri oleh ibu Menteri, ini sangat luarbiasa," puji Soedarmo
Dia mengungkapkan, FPPI yang merupakan bagian dari organisasi masyarakat (ormas) merupakan mitra pemerintah sehingga harus ikut berpartisipasi dalam berbagai program yang dibuat oleh pemerintah.
Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri ini menyebutkan, sampai saat ini sedikitnya terdapat 379.044 ormas (baik yang terdaftar maupun tidak-red) di Kemendagri dan juga Kemenkumham.
"Oleh karena itu wajib bagi pemerintah untuk memberikan dukungan moril juga materil, sehingga ormas bisa berjalan bertumbuh dengan baik. Adapun kerjasama pemerintah dan ormas diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Jadi ormas bisa ajukan proposal kegiatan sesuai dengan tema dan isu yang ada saat ini," kata Gubernur Soedarmo.
"Saya berharap melalui forum ini mampu mengangkat harkat martabat kaum perempuan papua," harapnya.
Sementara itu Ketua Umum FPPI, Utari Sutanto dalam sambutannya menyatakan, organisasi ini terbentuk sejak 2009 lalu dan sudah tersebar di 29 Provinsi.
Di setiap daerah terdapat kelompok binaan FPPI yang terus eksis sampai saat ini. Utari mencontohkan, seperti binaan para istri nelayan, para pembuat kue di sumatera utara. Begitupula saat ini FPPI bekerjasama dengan kemendikbud untuk program parenting.
"Papua ini sangat berarti karena perempuan papua mempunyai potensi yang sangat besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan," katanya.
"Kami berharap FPPI ke depan dapat diikutsertakan dalam berbagai program Kementerian PPA dan pemerintah daerah termasuk Papua," harapnya.*
