MULIA, wartaplus.com - Apel pagi yang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Instansi Vertikal, CPNS, Tenaga Honorer dil ingkungan Pemerintah Kabupaten Puncak Jaya, Senin (2/11), berbeda dari biasanya, karena dirangkaikan dengan Penyerahan Plakat Piagam Penghargaan terkait predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan RI (Ibu Sri Mulyani) di Jayapura beberapa waktu lalu.
Atas prestasi tersebut, Bupati Yuni Wonda S.Sos, S.IP, MM juga memberikan reward (penghargaan) kepada Ketua bersama anggota Tim Anggaran Pemda (TAPD) berupa 3 unit sepeda motor. Secara simbolis diterima Ketua TAPD diwakili oleh Plh Sekda, Mulyadi, S. Sos, M. AP, M. KP, Kepala BPKAD Yubelina Enumbi, SE dan Kepala Inspektorat Drs. M. Ahyar
Secara garis besar, capaian tersebut merupakan gambaran kinerja penatakelolaan keuangan daerah tahun 2019 seluruh OPD. Namun secara spesifik, peran TAPD sangat signifikan dan strategis dalam mendorong dan mengawal jalannya pengelolaan keuangan, dari OPD menjadi lebih transparan, akuntabel dan memiliki andil besar agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku.
Bupati Yuni dalam arahannya menyampaikan, prestasi WTP ini telah ditunggu selama 24 tahun sejak berdirinya kabupaten.
"Raihan ini sebagai upaya kami untuk memajukan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan transparan menuju good governance,” ungkap Bupati.
Ia menyampaikan apresiasi kepada TAPD dan seluruh Kepala OPD, PPK dan bendahara yang bekerja keras untuk mencapai hal itu.
Kendati demikian, Bupati mengakui bahwa mempertahakan predikat lebih susah dibanding memperolehnya. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk lebih meningkatkan kinerja jajarannya dalam pelayanan publik lebih khusus dalam pengelolaan keuangan serta pertanggungjawabannya.
Bupati Yuni menganggap bahwa, konsekuensi dari predikat ini adalah pelaporan keuangan LKPD kedepan harus tanpa cela.
Bukan hal yang mudah bagi jajarannya dalam mengelola keuangan di Puncak Jaya sebagai daerah dengan tingkat kesulitan tinggi setelah lama betah dengan Predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP). Dalam kepemimpinannya, pihaknya banyak belajar dan mengevaluasi letak kesalahan pengelolaan keuangan yang selalu berlindung dibalik kesulitan daerah terutama aspek keamanan yang dinilai rawan.
Bupati Yuni dalam 3 tahun terakhir telah membawa Puncak Jaya dalam situasi kondisi yang relatif aman sehingga auditor dapat langsung terjun ke lapangan untuk memeriksa hasil pembangunan. Respon yang diberikan jajarannya cukup cepat untuk menindaklanjuti hasil LHP terhadap hasil pemeriksaan.
Menurutnya pola reward and punishment dalam mengevaluasi kinerja bawahan sangat serius diterapkan. Hal itu terbukti mampu mengangkat moral jajarannya untuk bekerja lebih kompetitif. Sejalan dengan hal itu dalam beberapa pekan kedepan, dirinya akan melakukan Pelantikan pejabat Eselon IV dan mengancam pejabat Eselon II yang memiliki kinerja mengecewakan untuk dievaluasi.
Bupati Yuni mengatakan bahwa 3 kepala OPD yang menerima kendaraan tersebut merupakan rewards/prestasi yang harus dipertahankan kedepan. "Ketiga kepala OPD ini saya berikan kendaraan atas dasar kinerja mereka, sebagai penyemangat dan terus memberikan kinerja yang baik dan meningkat bagi kemajuan Puncak Jaya” ucap Yuni. (Adv)
