KEEROM,wartaplus.com – Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Keerom, Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, SE, MM, menggelar pertemuan dengan para tokoh agama dan adat di Kabupaten, Senin (5/10) siang. Hal itu tidak lain meminta untuk para pemangku kepentingan di tengah masyarakat membantu pemerintah dan aparat keaman guna meciptakan situasi yang aman, nyaman dan kondusif.
“Situasi Kondusif bukan hanya tanggung jawab satu atau dua orang melainkan semua pihak, oleh karena itu masih kita menyatukan tekat menjaga Keerom agar semua proses pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tuturnya.
Bahkan dalam pertemuan tersebut para tokoh agama dan adat mempertanyakan tentang proses penerimaan CPNS tahun 2018 yang mereka anggap tidak memenuhi kuota 80-20 dan tidak terakomodirnya anak asli Keerom dalam kuota tersebut. Ridwan menyampaikan bila pemerintah akan terus berupaya mencari solusi bagi para pencari kerja, khususnya putra daerah Keerom.
Ia pun menyampaikan, Pemkab Keerom akan mengusulkan 130 formasi lulusan SMA di 2021. Pada formasi tersebut, Ridwan memastikan bila penerimaannya akan dilakukan melalui kantor-kantor distrik agar mereka yang diterima merupakan warga setempat.
"Jadi kalau di Waris ya yang diterima mereka yang tinggal di sana, jangan tinggal di Jayapura diterima di Waris," kata Ridwan. Hal tersebut diyakininya bisa juga mengangkat perekonomian setempat serta jumlah pengangguran akan berkurang dan semakin banyak uang yang berputar.
Selain formasi tersebut, ada juga 170 formasi K2/honorer pengangkatan 2013 saat ini sdh final pemberkasan sambil menunggu penginputan secara online ke bkn dan menpan.
Terakhir, adalah 20.000 formasi yang diberikan Kemenpan RB kepada 30 pemerintahan yang ada di Papua. "Itu kalau dibagi rata maka kita akan dapat sekitar 666 formasi," kata Ridwan. Pada proses perekrutannya nanti, Ridwan meminta semua pihak untuk bersama-sama mengawal hal tersebut.
"Pada saat perekrutan, saya mohon bantuan dari teman-teman DPRD, dewan adat, FKUB, teman-teman semua agar kita buat semua proses transparan," tuturnya.
Apa yang disampaikan selama pertemuan tersebut, sambung Ridwan, diminta juga untuk disampaikan ke masyarakat banyak agar mereka yang tidak terakomodir dalam pengangkatan CPNS 2018 tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan orang banyak.*
