JAYAPURA, wartaplus.com - Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Jayapura, menggelar talkshow terkait penerapan New Normal, di salah satu hotel kawasan Kotaraja, Kota Jayapura, Selasa (2/9)
Talkshow yang bertemakan “Hitam Putih Penerapan Fase New Normal di Kota Jayapura” menghadirkan pembicara antara lain Wakil Walikota Jayapura yang sekaligus Ketua Satgas Covid-19 Kota Jayapura, Ir. Rustan Saru, MM, H. Darwis Massi, SE.,MM, selaku Anggota DPR Provinsi Papua, dan Ni Ketut Kabeningsih, S.Pd.,M.Pd, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah Dasar Kota Jayapura.
Hadir sejumlah tokoh masyarakat, pemerhati dan praktisi pendidikan dan pelaku UMKM. Juga hadir anggota DPRD dari PKS Kota jayapura, Hasanuddin dan Lina Marlina.
Gali Informasi
Ketua DPD PKS Kota Jayapura, Heri Suprayitno dalam rilisnya yang diterima wartaplus.com, Selasa (2/9) malam, mengatakan, talkshow ini bertujuan untuk menggali informasi sebanyak banyaknya dari warga kota jayapura terkait diterapkannya era new normal di kota Jayapura.
"Sebab saat ini di masyarakat terjadi pro dan kontra antara setuju dengan tidak setuju terkait di normalkannya semua aktifitas masyarakat. Tetapi untuk aktifitas ekonomi masyarakat kebanyakan ingin kembali seperti biasa, “ ungkap Heri
Kehadiran tiga pembicara dalam talkshow ini, ujar Heri, sebab ketiganya sangat paham terkait penanganan covid-19 di kota Jayapura
"Kehadiran mereka biar kita bisa menerima penjelasan yang utuh sebab tanggal 1 september kemarin Pemerintah kota jayapura sudah kembali menormalkan aktivitas ekonomi meskipun hanya sampai pukul 21.00 Wit," jelas Heri
Sebagai partai politik, lanjut Heri, pihaknya siap mengkritisi semua kebijakan pemerintah Kota Jayapura terkait penanganan covid-19 jika ditemukan ada yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat bahkan merugikan masyarakat.
Dalam penyampaian materi, Ketua Tim Gugus penanganan covid KotabJayapura, Rustan Saru memaparkan bahwa saat ini RO (reproduction number) saat ini sudah 0,8 dan juga berdasarkan Kepress No. 12 tentang penanganan covid-19 dan standar WHO (Word Health Organization) maka pemerintah kota memutuskan untuk mulai September ini, sudah menuju tatanan kehidupan yang normal.
"Untuk proses belajar mengajar tatap muka, kita tidak memperbolehkan untuk anak SD, TK dan PAUD, hanya untuk sekolah mulai tingkatan SMP dengan catatan semua guru harus di lakukan tes SWAB," tegas Rustan Saru.
Dampak Ekonomi
Sementara itu, anggota DPRD Kota Jayapura, Darwis Massi menyampaikan dampak wabah covid terhadap pertumbuhan ekonomi.
Bagaimana apaian indicator makro ekonomi dengan adanya pandemi ini.
"Kota Jayapura ini kota jasa dan 20% adalah pertanian, kita berharap pemerintah kota jayapura segera memberlakukan fase new normal," harapnya
"Jika ini terus diketatkan maka perekonomian akan tetap turun, pengangguran semakin banyak, dan tentunya masyarakat akan susah untuk mencari nafkah," tukas Darwin.
Sementara Ni Ketut Kabeningsih menyampaikan tentang tantangan layanan pendidikan program BDR selama masa pandemic covid.
Dukungan yang diperlukan Lembaga pendidikan untuk layanan pendidikan pada masa kenormalan baru.
"Karena ternyata BDR ini bukan sesuatu yang mudah bagi siswa, orang tua dan guru," ungkap Ni Ketur.
Ia menguraikan, hal yang menjadi kendala utama adalah insfrastrutur teknologi dan penguasaan teknologi.
"Karena tidak semua para orang tua itu paham teknologi,"katanya.**
