JAYAPURA, wartaplus.com –Tim Satgas Pencegahan Saber Pungli Dit Binmas Polda Papua berikan penyuluhan Saber Pungli kepada warga Kampung Holtekamp, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Senin (31/8)
Hadir dalam kegiatan tersebut Wadir Binmas Polda Papua AKBP Yamin Dian Priono, S.Ik, Kepala Kampung Holtekamp Husain, Bamuskam, serta masyarakatsetempat
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim Pencegahan Saber Pungli Polda Papua AKBP Yakobus Karla menyatakan, Satgas Saber Pungli ini merupakan Satgas Terpadu TNI/Polri serta Pemerintah Daerah.
"Pungli (pungutan liar) yang dimaksud itu tidak sesuai dengan peruntukannya dimana pungutan yang kita lakukan atau sesuai organisasi masuk ke kas daerah tetapi masuk ke kantong kita sendiri untuk kepentingan pribadi," kata Yakobus
Di dalam Satgas Saber Pungli tidak hanya tim pencegahan tapi ada juga tim penyelidikan seperti dari Dit Intelkam dan Dit Reskrim.
Tugas tim pencegahan yakni memberikan atau melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat serta di tempat-tempat pelayanan publik dalam rangka pencegahan terjadinya pungli tersebut.
Saat ini Pemerintah Pusat tengah menyalurkan dana yang cukup besar kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya akan diteruskan hingga ke Pemerintahan Kampung/Desa.
"Ini menjadi tanggungjawab kita bersama dalam mengawasi penyaluran dana tersebut, dan apabila ditemukan adanya penyalahgunaan dana tersebut agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian melalui Satgas Saber Pungli Polda Papua," imbau Yakobus
Di kesempatan itu, ia juga meminta kepada warga untuk tidak memberikan bahkan menerima pungli.
Seperti diketahui bersama bahwa saat ini ada pembagian BLT, ada pembagian atau penyaluran bantuan Covid 19 kepada warga yang terdampak.
"Apa yang diberikan oleh pemerintah volumenya atau jumlahnya harus sampai kepada masyarakat, dan apabila adanya pengurangan volume atau jumlah maka hal itu disebut pungli,"jelasnya
Ini menjadi tugas dan tanggungjawab bersama agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Jangan adanya keberpihakan dari pihak terkait sehingga penyalurannya tidak tepat sasaran, ini yang harus diawasi bersama.
Lantas bagaimana cara mencegah hal tersebut ? Salah satunya adalah membantu pemerintah kampung serta badan statistik dengan memberikan data yang benar dan akan diklasifikasikan mana warga yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah
"Sehingga apabila ada pembagian dana bantuan dari pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, akan tersalurkan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama," paparnya
Data yang diberikan dengan benar akan juga dipergunakan menjelang pelaksanaan Pilkada yang akan dihadapi beberapa bulan kedepan, sehingga data yang ada di pergunakan juga dalam pendataan DPT dalam Pilkada nanti.
