MANOKWARI,wartaplus.com - Surat Keputusan (SK) panitia seleksi calon anggota DPR Papua Barat yang diangkat melalui mekanisme pengangkatan periode 2019_2024 jalur otsus mulai di Sidangkan perdana di Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, Rabu (26/8).
Sedangkan keputusan panitia seleksi calon anggota DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan periode 2019-2024 Nomor 15/K-P/2020 tentang penetapan calon terpilih dan calon penggantian antar waktu tanggal 5 Juli 2020 dengan registrasi perkara Nomor : 42/G/2020/PTUN Jayapura mulai di sidangkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tanggal 31 Agustus 2020.
Sebagai penggugat adalah Vincentius Paulus Baru, Yonadap Trogea, Sahaji Refideso dan Dorthea Monika Mandacan, Arnold Ainusi.
Demikian disampaikan kuasa hukum para penggugat Habel Rumbiak, SH, SpN dan Ana Rita Jocelina Ohee, SH. Menurut Habel, secara formil maupun materil, keabsahan SK Pansel tersebut akan diuji.
"Dalam gugatannya Para Penggugat meminta kepada PTUN Jayapura untuk membatalkan SK Pansel tersebut, karena bertentangan dengan Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 tentang tata cara pengisian keanggotaan DPR Papua Barat melalui mekanisme pengangkatan,"ungkap Habel kepada wartawan, Selasa (24/8).
Secara kasat mata, menurut Habel, pansel tersebut, menyimpang dari ketentuan pada pasal 4 ayat 2 Perdasus Nomor 4 Tahun 2020 tentang syarat calon anggota yang terpilih.
Lebih lanjut, kata dia, jika, dikabulkan, maka akan ada pergeseran atau penggantian para calon yang bermasalah dengan para penggugat yang tidak bermasalah dalam pencalonannya.
Selain gugatan di PTUN Jayapura, para penggugat juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari dengan resgister perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Mnk, 44/Pdt.G/2020/PN Mnk, 45/Pdt.G/2020/PN Mnk dan 46/Pdt.G/2020/PN Mnk dengan menggugat panitia seleksi, Gubernur Papua Barat dan Menteri Dalam Negeri RI sebagai Tergugat dan Turut Tergugat.
"Gugatan perdata ini mulai disidangkan pada hari Rabu, 26 Agustus 2020. Selain itu, bukti-bukti dugaan tindakan pidana sedang dihimpun, dan akan dilaporkan ke Polda Papua Barat dalam waktu dekat" tambah Habel Rumbiak.*
