JAYAPURA, wartaplus.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan komitmennya untuk mendukung program pemerintah mengenai subsidi bunga dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan yang layak mendapatkan subsidi bunga.
Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Fictor Tunggul Simanjuntak, mengatakan, penyediaan data dan informasi debitur perbankan dan perusahaan pembiayaan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No 65/PMK.05/2020 mengenai tata cara pemberian subsidi bunga yang disepakati dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementrian Keuangan dan OJK dalam rangka pemulihan ekonomi nasional.
“Program ini bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha sehingga ekonomi masyarakat di Tanah Papua bangkit dan bertumbuh selama masa pandemi COVID-19,” katanya dalam rilis yang diterima wartaplus.com, Kamis (9/7).
Dikatakan, dalam rangka mewujudkan implementasi program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut, maka OJK terus berkoordinasi dan bersinergi dengan HIPMI/KADIN, dan juga Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Provinsi Papua.
“Diharapkan dengan Program PEN ini semakin mendorong perbankan serta industri pembiayaan untuk lebih proaktif meningkatkan peluang pembiayaan dan prospek dunia usaha,” ujarnya.
“Selain itu, dunia usaha diharapkan untuk lebih bankable dalam memanfaatkan program PEN tersebut, sehingga dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk pengembangan usaha dari industri perbankan maupun perusahaan pembiayaan,” sambungnya.
Lanjut Adolf, dari data yang dikelola oleh OJK hingga 31 Mei 2020, jumlah debitur UMKM di Provinsi Papua mencapai 79.345 debitur dengan nilai Rp 9,672 Triliun dan 32.968 jumlah debitur UMKM di Provinsi Papua Barat dengan nilai Rp3,53 Triliun.
Selain itu, hingga 26 Juni 2020, Perbankan dan Perusahaan Pembiayaan di Provinsi Papua telah memberikan restrukturisasi/relaksasi kredit kepada 41.601 Debitur dengan nilai kredit sebesar Rp 6,29 Triliun. Untuk Provinsi Papua Barat sebanyak 18.933 Debitur dengan nilai Rp 2,061 Triliun.**
