MULIA, wartaplus.com - Pandemi Covid-19 atau yang juga biasa disebut Virus Corona sudah berbulan-bulan menginfeksi dunia. Paparannya melintasi berbagai benua, melebar ke ratusan negara, tak terkecuali negeri kita tercinta Indonesia. Alhasil, dampaknya berimbas ke seluruh lapisan negeri, mengubah berbagai segi kehidupan. Dari berbagai aspek dan agenda penting sampai pada Diklat Prajabatan CPNS formasi 2013.
Kendati demikian, ada beberapa agenda yang suka tidak suka, mau tidak mau harus dilakukan yaitu memulihkan perekonomian dan pendidikan dan pelatihan prajabatan yang semakin tertunda.
Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKPPD) Puncak Jaya, Christomas Baraguna mengatakan sebelum pandemi anggaran untuk Diklat Prajabatan sudah ada dalam DPA 2020. Berikut waktu dan jadwal pelaksanaan sudah dikonsultasikan dengan Badan Diklat Provinsi Papua di Jayapura.
"Seharusnya sudah akan dilaksanakan pada bulan Juli ini. Namun karena adanya pandemi Corona dan karantina wilayah pada bulan maret, akhirnya dana prajabatan semua telah ditarik untuk penanganan covid 19 sehingga dana menjadi nihil” jelasnya seperti dikutip dari rilis Humas Puncak Jaya, Rabu (8/7)
Namun demikian, lanjut Christomas, pihaknya tetap menjaga komunikasi dengan Diklat Provinsi.
Menurut dia, Tim atau Petugas koordinasi yang diminta berkonsultasi dengan diklat prajabatan di provinsi hingga kini belum kembali karena terkendala lockdown dan masih di Jayapura. “Hasil pembicaraan dengan kepala diklat provinsi Jayapura mereka dapat memberikan solusi bahwa prajabatan tetap dapat dilakukan secara virtual dengan menggunakan Aplikasi Zoom” ungkap Baraguna.
Mendengar penjelasan dari Diklat Provinsi Jayapura Kepala BKPPD langsung menghadap kepada Bupati Puncak Jaya, dari hasil laporan kepada Bupati ternyata mendapat respon yang baik. Menurutnya Bupati telah memberikan sinyal positif agar ditindak lanjuti supaya disediakan alokasi berupa perubahan anggaran maupun perubahan jadwal agar dapat dilaksanakan di tahun ini juga.
Anggaran Siap
Kepala BPKKD juga menyampaikan apabila anggaran telah siap dan memadai, Diklat Provinsi Papua Jayapura bersama stafnya siap melaksanakan Diklat Prajabatan diakhir bulan agustus yang sangat dinanti.
Sementara itu, ditanya soal kendala anggaran dan rencana pelaksanaannya, Baraguna mengungkapkan bahwaPerubahan RKA anggaran 2020 harus disesuaikan dengan kebutuhan penanganan covid 19.
Diklat dilaksanakan dengan jarak jauh sehingga ada penambahan biaya yaitu pengadaan akses Internet dan jaringannya di lokasi pelatihan yakni Gedung Olahraga(GOR) Pruleme Kabupaten Puncak Jaya.
Christomas Baraguna menambahkan, kendala saat ini juga tentang absennya calon peserta.
"Masih banyak calon peserta diklat (CPNS) berada diluar Puncak Jaya, ini merupakan salah satu kendala apabila pelaksanaan prajabatan positif dilakukan bulan agustus, maka akan dilakukan pemanggilan dengan berkoordinasi dengan pihak Gugus Tugas terkait," ungkapnya.
Dirinya menambahkan bahwa selain persoalan diklat, daerah saat ini juga dihadapkan pada rencana pelayanan publik online.
"Surat dari Kepala Kantor reg. IX BKN Jayapura tentang Pelayanan Kepegawaian tahun 2020 ini mengharuskan daerah melakukan rekon data pegawai, karena mulai 2021 pelayanan kepegawaian mutlak dilakukan pelayanan publik secara elektronik (online)," bebernya
"Jika pada tahun 2021 tidak dilakukan rekon data maka pelayanan kepegawaian apapun tidak dilayani oleh Kanreg IX Jayapura," sambungnya seraya menambahkan masalah ini juga telah dilaporkan ke Bupati.
Christomas berpesan agar para CPNS tetap bersabar dan berdoa
"Kami tetap berusaha dengan Pemerintah Daerah agar prajabatan tetap dilaksanakan di tahun 2020 ini, dan untuk yang berada diluar Kabupaten Puncak Jaya apabila keputusan prajabatan pada bulan agustus telah positif maka kami akan kordinasikan dengan Tim Gugus Tugas agar mereka dapat dilayani untuk kembali ke Puncak Jaya,"pungkasnya.(Adv)
