MANOKWARI,wartaplus.com- Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat melaksanakan agenda rapat tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap 4 orang anggota MRP-PB masa periode 2017-2023. Rapat itu dipimpin oleh Ketua MRP Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren didampingi wakil ketua I Ny Kawab dan wakil II Charlius Kadopak.
Seusai rapat Ketua MRP-PB mengatakan, ke empat nama anggota MRP yang di PAW masing-masing almarhum Efradus Rumbobiar di PAW kepada Vitarossa N. Manobi, S.sos dari unsur agama (GKI).
Almarhuma Yuliana Kalasuat Pokja Perempuan dari kabupaten Sorong di PAW kepada Bertha N. Gifelem, S.Pd, almarhum Drs. H.M Ghafur Tambawang, M.Si dari unsur agama Islam di PAW kepada Dulhamidin Furu, S.S
Sedangkan usulan anggota pengganti dari unsur perempuan asal kabupaten Maybrat belum diputuskan. Alasannya dikarenakan masih menjadi perdebatan alot ketika rapat lembaga, sehingga anggota pengganti dari Maybrat belum bisa diputuskan.
Dikatakan Ahoren, terdapat empat nama yang diusulkan untuk menggantikan ibu Jois Asmuruf dari Maybrat. Akan tetapi karena belum ada kesepakatan dalam lembaga, sehingga usulan nama dari Maybrat ditunda. "Terdapat 4 nama calon pengganti diantaranya Dorce Kambu, Markus Jitmau, dan Elisabeth Howay" jelas Ahoren.
Untuk bisa memutuskan anggota pengganti dari perempuan Maybrat, maka MRP memutuskan untuk menunda rapat dan memberikan kesempatan selama satu minggu untuk dilakukan rapat di tingkat Pokja MRP guna mencari solusi.
"Seminggu setelah kami koordinasikan dengan unsur Pokja di lembaga barulah nanti diputuskan bersama siapa yang masuk dari Maybrat" ungkap Ahoren di kantor MRP, Jumat (26/6).
Lebih lanjut, Ahoren menjelaskan, apabila belum ada solusi dari lembaga, maka MRP kembalikan hak kursi tokoh perempuan Maybrat untuk dibahas disana, selanjutnya mereka memutuskan siapa penggantinya.
"Tiga nama calon anggota yang sudah ada di lembaga berdasarkan aspirasi, namun mereka ini tetap menunggu usulan satu nama dari Maybrat, sehingga setelah nama dari Maybrat fix, maka empat anggota bersama-sama diusulkan ke gubernur untuk proses SK pelantikan" ungkap Ahoren.*
