Mulia, wartaplus.com - Dalam rangka transparansi bantuan yang diterima Pemda Puncak Jaya baik dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Papua, Bupati Yuni Wonda S.Sos, S.IP, MM memimpin Rapat bersama Forkopimda (Ketua DPRD, Kapolres, Dandim) dan OPD terkait serta Kepala Distrik membahas soal Rekapitulasi, Efisien dan Transparansi bantuan penanganan dampak Wabah Covid-19 Puncak Jaya, bertempat di Aula Sasana Kawonak, Kantor Bupati, Rabu (10/06).
Rapat ini dilakukan guna transparansi bantuan kepada publik terkait dampak Covid-19 yang banyak diisukan oleh netizen di media sosial. Banyaknya isu miring, sebelumnya telah ditepis dengan melakukan rapat bersama tokoh masyarakat dan mahasiswa, kini dilanjutkan dalam forum yang terbuka.
Dalam laporannya, Yubelina Enumbi, SE selaku Kepala Bada Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah (BPKAD) mengatakan, bantuan tunai kepada Puncak Jaya sebesar Rp2 Miliar telah masuk ke rekening Pemda dan akan di bagikan ke setiap distrik.
“ Itu bantuan pertama berupa uang tunai. Sebelumnya masih berupa barang," ujar Yubelina seperti dikutip dari rilis Humas Puncak Jaya.
Adapun peruntukannya, lanjut Yubelina, bukan serta merta dibagikan begitu saja. Namun harus melalui prosedur yang ditetapkan sesuai keputusan Gubernur Provinsi Papua meliputi, Pengadaan alat kesehatan guna menangani Covid-19, Penanganan dampak ekonomi dan Penguatan jejaring sosial.
“Penyalurannya sudah tentu harus mengikuti budaya kearifan lokal langsung ke masyarakat," jelasnya.
Yubelina menguraikan bahwa mekanisme pendistribusian jika di kalkulasi maka per distrik akan menerima dana sebesar Rp. 74.100.00. Dari angka ganjil tersebut, pemda akan bulatkan keatas menjadi 75 Juta Rupiah Per Distrik dari 27 distrik untuk lebih pasnya.
“ Sehingga Pemda harus mengeluarkan tambahan 25 Juta Rupiah kedalam bantuan ini," akunya
Sementara itu Kepala Dinas Sosial, Yosenus Yoman dalam paparannya juga ikut melaporkan progres bantuan beras pemerintah (Cadangan Beras Pemerintah atau CBP) tahap II kepada masyarakat. Pihaknya menegaskan bahwa bantuan beras ini bukan beras raskin karena subsidi itu sudah tidak ada sejak tahun 2019.
"Sisa beras CBP tahap II sebanyak 50 ton akan dilaksanakan secepatnya, adapun pembagiannya sebanyak 2,2 ton setiap Distrik. Hari kamis (hari ini), Truk bergeser dari wamena akan langsung antar ke tiap distrik. Adapun Biaya transportnya berkisar Rp360 juta akan dibebankan pada Pemda Puncak Jaya,” ungkap Yosenus
Berikut rincian pembagian beras CBP: Distrik Nume, Nioga, Gubume total 6,6 ton/132 karung. Distrik Taganombak, Ilu, Wayegi, Yamoneri total 8,8 ton/176 karung, Distrik Kalome, Tingginambut, Wanwi total 6,6 ton/132 karung, Distrik Gurage, Irimuli, Pagaleme total 6,6 ton/132 karung, Distrik Dokome total 2,2 ton/44 karung, Distrik Mulia Wuyuneri total 4,4 ton/88 karung, Distrik Mewoluk, Lumo, Malanikime total 6,6 ton/132 karung, dan untuk total keseluruhan pembagian beras CBP tahap kedua ini sebanyak 50 ton/50.000 Kg/1.000 Sak. Sedangkan Distrik Nume - Wanwi : 440 karung, Distrik Gurage - Torere : 560 karung dengan Total 1.000 karung.
Sementara itu Bupati Puncak Jaya Yuni Wonda dalam arahannya mengatakan bahwa bantuan pengadaan alat kesehatan dari Provinsi sebaiknya disalurkan berupa uang tunai.
"Bantuan 2 Miliar dari Provinsi sesuai aturan untuk pengadaan alat kesehatan, tetapi kita selaku Pemerintah Daerah lebih memilih untuk membagikan bantuan langsung tunai tersebut ke setiap Distrik dengan maksud supaya masyarakat bisa merasakan langsung dampak bantuan meski kita akan melenceng (diskresi) untuk peruntukan dana itu sendiri," usul Bupati.
"Maka dari itu saya meminta dengan hormat kepada Ketua DPRD untuk menerbitkan surat keputusan pembagian tunai 2 Miliar tersebut kemasyarakat guna menjadi pegangan pertanggungjawaban ke pemerintah pusat" tambah Bupati.
Bupati Yuni juga menegaskan bahwa Sinergitas antar stakeholder yang terkait harus tetap dijaga demi kepentingan bersama dan Masyarakat.
"Untuk para kepala Distrik saya harap tetap bekerja sama dengan para Kepala Kampung dan segera menyiapkan protokol pembagian dana yg di peruntukan langsung ke masyarakat serta pendistribusian beras CBP tahap kedua guna mempercepat pendistribusian bantuan serta kami Muspida berkomitmen untuk tetap terus mengawal penyaluran bantuan ke masyarakat sehingga tepat sasaran dan transparan" tegasnya.(Adv)
