JAYAPURA, – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Provinsi Papua membeberkan penyebab terkendalanya penyaluran dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) selama beberapa tahun terakhir di Papua.
Kepala Dinas PMK Papua, Donatus Motte menyebutkan, program dana desa yang digulirkan oleh Pemerintah Pusat, berimbas pada maraknya pemekaran kampung. Hal inilah yang kemudian menjadi kendala dalam penyaluran dana prospek.
Untuk diketahui, program dana Prospek merupakan kebijakan pemerintah provinsi Papua dibawah kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe dan Wakil Gubernur, Klemen Tinal guna meningkatkan kebutuhan masyarakat serta pemberdayaan ekonomi masyarakat kampung/desa
"Jumlah kampung sebelum dana desa bergulir mencapai sekitar 3.800-an. Angka ini kemudian berkembang menjadi 5.400-an, setelah dana desa mulai bergulir," sebut Motte saat memberikan paparan pada rapat Monitoring dan Evaluasi Pemprov Papua, kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Sasana Karya Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Rabu (21/2).
Menurut Motte permasalahan itu muncul ketika dana Prospek yang sudah dianggarkan misalnya untuk 10 kampung, kini diminta untuk membagi rata ke 20 kampung ditambah dengan yang baru terbentuk.
“Sementara bila dibagi rata, jumlahnya per kampung tak mencapai Rp100 juta sebagaimana yang diamanatkan Perdasus. Sehingga jika pun dibagi maka itu akan bertentangan dengan Perdasus yang mengamanatkan pembagian dana Prospek per kampung minimal Rp100 juta,” bebernya.
Kendala lain yang dihadapi, lanjut Motte, masalah transfer yang tak lagi langsung diarahkan ke rekening kampung. Bahkan menurut laporan yang diterima pihaknya, ada oknum kepala daerah yang justru menggunakan dana Prospek untuk kepentingan pribadi.
“Sehingga ini menjadi kendala kita memang. Karena kalau dulu untuk Prospek sangat diakui masyarakat kampung. Dengan Rp100 juta yang ada, masyarakat kampung bisa berbuat sesuatu” akunya.
“Nah kini, setelah ada usulan untuk merubah penyaluran Prospek yang tak lagi langsung ke rekening kampung, justru dampaknya tak terasa maksimal. Sehingga hal ini perlu dikaji kembali agar penyalurannya kedepan bisa memberikan dampak yang positif bagi kemajuan masyarakat Papua di wilayah perkampungan,” harapnya.[Riri]
