Mendagri: Pemekaran Belum Ada, Kita Optimalkan Dulu Program Pembangunan Jokowi

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo/Riri
JAYAPURA,- Fokus mengoptimalkan program Jokowi di bidang pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial, Mendagri, Tjahjo Kumolo tegaskan, untuk saat ini tidak akan mengakomodir usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
 
Kepada pers di Jayapura, Selasa (10/4) Mendagri Tjahjo Kumolo mengaku, saat ini memang banyak daerah yang mengusulkan pemekaran, namun di era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah ada kebijakan moratorium atau pemberhentian sementara waktu pemekaran DOB.
 
“Pemekaran belum ada kita ingin mengoptimalkan dulu program Pak Jokowi untuk memastikan keberhasilan di bidang pembangunan
insfrastruktur, ekonomi dan sosial,” tegas Tjahjo
 
“Usul pemekaran banyak, tapi masih moratorium. Lebih baik kita memacu sektor-sektor yang kuncinya untuk peningkatan kemajuan
masyarakatnya,” sambungnya.

 
Sementara itu terkait Pilkada Gubernur Papua, Mendagri Tjahjo menegaskan pemerintah pusat pada dasarnya menginginkan Pilkada di Papua dapat berjalan aman dan lancar. Dimana rakyat mempunyai hak untuk memilih pimpinannya sesuai hati nurani masing masing. Disinggung soal isu, adanya keberpihakan pemerintah pusat terhadap salah satu calon pilgub Papua? Mendagri dengan tegas membantahnya.
 
“Tidak ada titipan-titipan, kita serahkan sepenuhnya kepada masyarakat Papua pilih pimpinan Papua sesuai hati nuraninya. Kita ingin Pilkada Papua berlangsung dengan damai, bermartabat dan aman,” tegasnya.
 
Sebelumnya, Calon Gubernur Papua nomor urut 2, John Wempi Wetipo (JWW) dalam setiap kampanyenya selalu menjanjikan soal pemekaran termasuk ketika berkampanye di wilayah Meepago. Bupati Jayawijaya itu secara tegas menyatakan, jika terpilih menjadi Gubernur akan memekarkan Provinsi Papua Tengah. Begitu pula ketika berkampanye di wilayah adat Anim Ha yang mana dia menjanjikan untuk memperjuangkan pemekaran Provinsi Papua Selatan yang sudah tertunda sekian lama
 
Dengan tegas JWW yang berpasangan dengan Habel Melkias Suwae (HMS) bahkan siap membagi kekuasaan pemerintahan. Dimana berapa banyak suara yang akan diberikan masyarakat pemilih kepada pasangan JOSUA saat pemungutan suara, akan menjadi tolak ukur pertimbangkan di dalam percepatan perjuangan pemekaran Provinsi Papua Tengah. “Saya akan lihat berapa banyak suara yang diberikan masyarakat kepada kami dalam pemilihan nanti,” tegasnya saat berkampanye di kabupaten Nabire.