SENTANI,- Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua, drg. Aloysius Giyai mengungkapkan bahwa cakupan imunisasi secara standar nasional di Papua masih rendah, dimana hingga saat ini baru mencapai 64 % dari target nasional sebesar 85 %.

“Riset kesehatan tahun 2013 itu hanya 21 %, tapi dari tahun ke tahun terus meningkat, dan saat ini sudah mencapai 64 %, tapi ini belum memenuhi standar nasional, karena standar nasional itu 85 % untuk imunisasi dasar lengkap,” kata Aloysius kepada pers di Sentani.

Namun kata Aloysius rendahnya cakupan imunisasi tidak terjadi di semua kabupaten di Papua, karena dari data yang dimiliki dinas kesehatan, sebagian kabupaten melapaui standar nasional yakni 100 %, sementara sebagian kabupaten hanya 30 % yang pada akhirnya menjadi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Daerah yang cakupan imunisasi rendah di anggap memiliki potensi KLB, yakni KLB rawan gizi buruk, rawan campak, ataupun penyakit lain, karena kekebalan tubuh rendah, tapi pada daerah yang imunisasinya sudah memenuhi standar, kita sudah tidak temukan lagi KLB,” ujarnya.

Disampaikan bahwa kurangnya cakupan imunisasi di beberapa kabupaten di pengaruhi beberapa faktor, yakni, letak geografis, tenaga medis di daerah, dan kesungguhan pemerintah daerah.

“Jadi alasannya geografi, transportasi, kemahalan harga untuk menjangkau masyarakat, tenaga medis yang tidak selalu standby di tempat, dan kurang tepat perencanaan penggunaan dana Otonomi Khusus di daerah,” bebernya.

“Ada juga faktor perilaku masyarakat, contohnya, ada yang selesai imunisasi kemudian panas, maka dia sebarkan ke tetangga bahwa imunisasi membuat sakit, sebaiknya jangan imunisasi,” tambahnya.

Meski cakupan imunisasi masih terbilang rendah, Aloysius mengaku pihaknya terus mendorong seluruh kabupaten untuk meningkatkan pelayanan imunisasi terhadap masyarakat, sehingga bisa terpenuhi. “Kerja keras terus dilakukan semua kabupaten/kota, jadi kita harap bisa terpenuhi,” tandasnya. *