JAYAPURA,- Pasangan Calon Gubernur  dan Wakil Gubernur Papua nomor urut 2 John Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae (JOSUA) mendapat pengaduan dari warga tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten Keerom, saat menggelar kampanye tatap muka di Lapangan Swakarsa, Arso, belum lama ini.

Seorang kader Posyandu Kabupaten Keerom, Serlina Korwa menyampaikan kepada JWW dan HMS tentang fungsi dari Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan juga masih banyak masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu belum memilik BPJS.

Ia menjelaskan adanya salah satu kasus yang belum lama ini terjadi di RSUD Kwaingga, Kabupaten Keerom, yakni seorang pasien dari masyarakat transmigran di tolak berobat oleh pihak rumah sakit Kwaingga, lantaran no seri kartu BPJSnya terdaftar di luar daerah Papua.

"Kasus ini saya langsung melihatnya. Bahkan saya berjuang agar haknya sebagai warga negara Indonesia mendapatkan pelayanan yang sama. Akhirnya saya berkomunikasi dengan pihak rumah sakit, hingga akhirnya pasien itu saya berikan nama Aci Iqbal Korwa, dengan memakai marga saya, agar mendapat Kartu Papua Sehat (KPS). Kasian orang Arso II ini punya BPJS tapi tidak bisa digunakan, karena BPJS itu terdaftar di Kota Jayapura. Kasian anaknya sakit sampai parah tapi keluarga itu diminta untuk bayar biaya perawatan padahal keluarga tersebut orang kurang mampu,” katanya.

Serlina juga mempertanyakan, apakah BPJS itu tak berlaku di seluruh daerah di Indonesia, seperti halnya KTP.

“Kasihan orang yang tidak mampu, apalagi merantau. Kasian karena orang pendatang dan rambutnya lurus diminta bayar sedangkan masuk di loket bayar biaya pendaftaran, bayar hasil tes darah dan sebagainya termasuk obat,” katanya.

Dari kasus yang dialaminya, ungkap Serlina, ia berharap agar JWW dan HMS, apabila terpilih agar tak membedakan pelayanan kesehatan antara masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dan Non Papua.

"Sebagai pendamping, sangat sedih melihatnya. Tolong sejajarkan hak-hak masyarakat di tanah ini," pungkasnya.

Sebelumnya juga, Direktur RSUD Kwaingga, Beenadette Ekasoeci, mengakui pelayanan kesehatan masih kurang maksimal, salah satunya terkendala dari minimnya petugas kesehatan dan juga minimnya alat-alat medis.

"Perawat kita disini hanya 17 orang yang PNS dan sisanya 46 orang masih berstatus kontrak. Masih banyak juga alat kesehatan kita butuhkan, agar pelayanan kesehatan bisa di maksimalkan," ungkapnya kepada JWW dan HMS, saat mengunjungi rumah sakit tersebut.

 

Menanggapi hal tersebut, Calon Gubernur Papua, John Wempi Wetipo (JWW) mengatakan, meski tidak mengetahui secara pasti alur penggunaan dari Kartu BPJS ini namun  hal ini juga akan menjadi perhatian pihaknya nanti.

“Seharusnya BPJS itu berlaku dimana saja seperti KTP. Karena KTP inikan untuk seumur hidup kecuali kalau saya mau pindah ke daerah lain barulah saya urus domisilinya tapi KTP-nya tetap sama. Dan seharusnya BPJS ini demikian. Hal ini akan jadi perhatian kita,” kata JWW.

Soal apa yang disampaikan oleh Serlina menurut JWW itu benar. Karena beberapa waktu lalu dirinya pernah bertemu dan mendengar keluhan yang sama, ketika berkunjung ke Keerom beberapa bulan lalu dan hal ini di benarkan pihak rumah sakit.

“Waktu itu mereka bilang, bapa kami ini juga orang susah  tapi ternyata kita diperlakukan tidak sama dengan saudara-saudara kita di sini. Padahal dalam memilih peminpin, kami juga ikut memilih," paparnya.

Maka dari itu, Wempi bersama bapak Habel Melkias Suwae, dalam visi misinya akan membuat pelayanan gratis berlaku bagi semua masyarakat yang ada di tanah ini.

"Jika kami terpilih untuk memimpin Papua lima tahun kedepan, maka pengobatan gratis akan berikan kepada seluruh masyarakat Ppua, termasuk kepada warga pendatang, tanpa membedakan suku, ras dan agama," kata JWW.

Wempi menambahkan, kesehatan adalah modal utama untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat di tanah ini.

"Kita akan titip uang ke rumah sakit, untuk melayani warga tanpa membedakan suku, ras, dan agama supaya tidak ada lagi korban Iqbal Korwa seperti yang ibu Serlina katakan. Semua orang boleh berbicara pembangunan infrastruktur, pendidikan dan perekonomian. Tapi apalah artinya itu kalau masyarakat tidak sehat,” pungkasnya. *