SENTANI,- Kurang lebih dua bulan melakukan pendataan terhadap seluruh masyarakat di Kabupaten Jayapura, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayapura akhirnya berhasil mendapatkan jumlah orang Asli Papua dan Non-Papua di Kabupaten Jayapura.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayapura, Jefri De Fretes, mengungkapkan, dalam pendataan yang dilakukan, pihaknya tidak hanya mendata jumlah OAP, tetapi juga mendata kondisi pendidikan, ekonomi, bahkan mengenai kondisi OAP tersebut.
“Data yang kita kumpulkan bukan hanya terkait berapa jumlah, tapi siapa orang Papua itu? Kami datang dari rumah ke rumah untuk menanyakan orang asli Papua, pekerjaannya, pendidikan, bahkan kondisi rumah pun kami data. Sehingga data ini akan kita sampaikan kepada pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah tertuju langsung pada OAP itu,” kata De Fretes di Sentani, Selasa.
De Fretes menjelaskan, dari hasil pendataan tersebut, BPS menemukan hal menarik di kampung-kampung, dimana jumlah penduduk semakin berkurang.
“Memang jumlahnya berkurang, namun bukan karena tidak ada angka kelahiran disana, tapi kesadaran akan pendidikan sudah ada di masyarakat, sehingga anak-anak mereka mendekat ke kampung-kampung yang ada sekolahnya untuk mendapatkan pendidikan,” bebernya.
Lanjut De Fretes, dari hasil pendataan yang dilakukan pihaknya berhasil mendapatkan jumlah masyarakat di Kabupaten Jayapura sebanyak 125 ribu jiwa, dimana Orang Asli Papua masih mendominasi.
“Dari data yang kita rekap dari tingkat RT, RW, tingkat Kampung dan Distrik, jumlah masyarakat yang kami kumpulkan kurang lebih 125 ribu penduduk yang ada di Kabupaten Jayapura, baik Orang Asli Papua (OAP) maupun Non Papua. Dengan persentase 61% itu masyarakat asli Papua, sementara non Papua hanya sebanyak 39%,” ungkapnya.
“Nah non-Papua ini fokusnya hanya di daerah perkotaan, seperti Sentani, Sentani Timur, Waibu. Tapi kalau wilayah-wilayah seperti Airu, Rafenirara, Yapsi dan beberapa daerah lainnya masih di dominasi OAP. Jadi kalau ada anggapan bahwa terjadi genisida atau pembunuhan orang Papua itu tidak benar, itu informasi yang keliru,” tegasnya.
De Fretes juga menegaskan bahwa data yang diambil oleh BPS berbeda dengan data yang ada di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jayapura.
“Data dari BPS dan Dispendukcapil tidak bisa dibandingkan, karena penggunaannya berbeda, dimana data yang diambil oleh BPS digunakan untuk perencanaan pembangunan daerah, sementara data Dispendukcapil digunakan untuk kepentingan politik. Misalkan jumlah suara, jumlah pemilih, dan berapa jumlah kursi DPR,” jelasnya.
Untuk itu, jika ada Kabupaten di Papua yang mengaku sudah melakukan pendataan Orang Asli Papua (OAP) maka itu adalah pembohongan publik.
“Karena pendataan itu harus dari rumah ke rumah, tapi kalau hanya duduk di belakang meja dan menunggu masyarakat, maka itu bukan pendataan, tetapi pencatatan. Dan itu pembohongan publik,” tutupnya. [Fendi]
