AirNav dan TNI AU Kerjasama Amankan Penerbangan di Papua

Panglima Komando Sektor (Pangkosek) Pertahanan Udara Nasional (Hanudnas), Marsekal Pertama TNI Jorry S Koloay , dan GM AirNav Papua, Suwandi saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Selasa (17/7)/Andi Riri

JAYAPURA, - Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau lebih dikenal sebagai Airnav Indonesia menjalin kerjasama dengan TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk mengamankan penerbangan udara di Provinsi Papua.

Kerjasama ini merujuk pada terjadinya sejumlah insiden penembakan terhadap pesawat yang terjadi di wilayah bumi cenderawasih. 

Seperti yang belum lama ini terjadi di bandara Kenyam, kabupaten Nduga. Dimana terjadi dua kali aksi penembakan oleh kelompok separatis sipil bersenjata terhadap pesawat yang menyebabkan pilot terluka.

"Kerjasama sipil dan militer ini diadakan karena kita semua sadar bahwa di Papua selalu didengungkan kata kata spesifik dan unik,"ungkap General Manager (GM) AirNav Papua, Suwandi dalam keterangan persnya di sela sela kegiatan seminar penguatan kerjasama sipil militer dalam pengelolaan sistem keamanan wilayah dan penerbangan udara di Papua, berlangsung di hotel Aston Jayapura, Selasa (17/7).

Spesifiknya Papua , menurut  Suwandi, adalah factor keamanan. Di Papua terdapat 10 kendala permasalahan praktis tentang penerbangan, salah satunya tentang factor keamanan, oleh sebab itu pihaknya melakukan kerjasama militer dalam rangka penanganan factor keamanan penerbangan.

"Pada saat kita terbang, keamanan itu bisa mengancam kapan saja dan kita tidak tahu. Sehingga pada saat ini kami bekerjasama dengan pihak TNI AU untuk melaksankan penjagaan terhadap keamanan penerbangan yang didalamnya ada saudara saudara kita," tuturnya.

Hal senada juga diungkapkan Panglima Komando Sektor (Pangkosek) Pertahanan Udara Nasional (Hanudnas), Marsekal Pertama TNI Jorry S Koloay. Menurut dia, dengan luasnya wilayah udara di Papua, kemudian dengan beroperasinya 300 lebih landasan udara atau bandar udara di Papua dan sekitarnya, lalu banyaknya frekuensi penerbangan dan kerawanan yang ada, maka pihaknya bermaksud untuk memadukan seluruh komponen negara dengan instansi terkait dalam rangka kehadiran negara di seluruh wilayah Indonesia.

"Memang ada beberapa bandara yang belum bisa kita kontrol sepenuhnya karena keterbasan SDM (sumber daya manusia) maupun sarana dan prasarana. Oleh sebab itu kita mencoba memberdayakan seluruh potensi negara dalam konteks bagaimana memperkuat pengelolaan system keamanan wilayah udara dan penerbangan," ujar Jorry.

Terkait kegiatan seminar, ungkap Jorry, pihaknya mencoba untuk menyelaraskan seluruh fungsi negara, komponen negara, agar bisa bersinergi dengan baik, mulai dari Kementrian Perhubungan, TNI AU, Angkasapura, dan Maskapai Penerbangan.

"Kenapa seminar ini kita laksanakan lebih kepada bagaimana tindak lanjut implementasi operasional kita laksanakan nantinya di Papua. Seluruh Kabandara , Danlanud kita undang, GM Airnav juga kita undang, kita buktikan Papua bisa menjadi contoh bagaimana kita bisa bersinergi mengintegrasikan dan menyelaraskan seluruh komponen bangsa, penguatan system pengolaan wilayah udara dan penerbangan di Papua," ungkapnya.

Peran Masyarakat

Jorry menambahkan, dalam konteks kerjasama  sipil militer, peran masyarakat juga dibutuhkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan penerbangan 

"Di Papua ini ada sekira 300 lebih landasan termasuk yang ada di dusun dusun. Pada penerbangan yang dilaksanaakan di wilayah itu makan peran masyarakat sebagai pengawas juga sangat penting. Masyarakat dapat melaporkan (misalnya) temuan temuan barang terlarang yang diselundupkan melalui penerbangan, seperti miras, narkoba, senjata dan lain sebagianya. (SDM) Kita sangat terbatas untuk menjangkau seluruh wilayah itu," akunya. 

"Kalau ada narkoba dan senjata disitu tidak ada petugas, disitulah  peran masyarakat untuk melaporkannya," sambungnya.

Lebih jauh Jorry mengaku, memang mengalami keterbatasan personil untuk mengamankan setiap bandara.

"Oleh karena itu kenapa kami hadirkan dari jajaran TNi angkatan darat , AL dan kepolisian, pada implementasinya nanti jika ada laporan baik AirNav ke kami atau dari bandara ke kami, penempatan personil kita berdayakan seluruh potensi kesatuan kewilayahan, danramil, babinsa, bhabinkamtibmas, kalau perlu perangkat desa ikut hadir disitu dan mengecek itu dari sisi keamanan terutama landasan kecil yang tidak ada petugasnya,"pungkasnya.*