JAYAPURA, - Giatkan kembali disiplin pegawai di lingkungan pemerintahannya, Penjabat Gubernur Papua, Soedarmo menggelar sayembara bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN)/pegawai, siapa diantaranya yang rajin ikut apel gabungan bakal diberikan penghargaan. Dimana penghargaan ini diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai dari peringkat 1,2, dan 3.
Menurut Soedarmo, munculnya ide sayembara ini setelah melihat banyak ASN yang tidak disiplin (absen) saat apel berlangsung.
"Nanti saya akan melombakan setiap apel, yang terbanyak akan saya berikan tanda penghargaan. Yang paling bagus rangking 1,2,3 akan saya berikan penghargaan dan saya serahkan di masing-masing OPD untuk dipajang," ujar Soedarmo dalam apel gabungan di halaman kantor Gubernur Papua, Kamis (21/6).
Soedarmo juga meminta dukungan masing-masing pimpinan OPD dalam menyukseskan sayembara tersebut. "Jadi saya minta ini harus dilombakan, masing-masing pimpinan OPD harus mendukung ini, ayo berlomba-lomba untuk melakukan pembinaan yang sebaik-baiknya bagi para staf," pintanya
Diungkapkan olehnya, kurangnya kedisiplinan ASN disebabkan oleh pembinaan yang kurang oleh pimpinan SKPD. Diakui, sejak dipercayakan sebagai penjabat Gubernur di Papua, banyak laporan yang disampaikan kepadanya terkait disiplin dan etos kerja pimpinan SKPD.
"Jadi saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan SKPD ya, banyak saya terima SMS, Whatsapp dari seluruh jajaran, dan para staf ditingkat bawah tentang keluhan-keluahan mereka. Kalau saya simpulkan, ini karena kurang ada pembinaan yang baik kepada masing-masing jajaran SKPD. Ada yang sudah bagus ya. Pembinaan ini perlu, bagi pimpinan SKPD mari kita berpikir bahwa kita ditunjuk menjadi pimpinan di salah satu SKPD itu merupakan amanat, sekarang sudah jadi pimpinan SKPD, maka konsekuensinya adalah bertanggung jawab terhadap pembinaan di SKPD nya masing-masing," ungkapnya panjang lebar
Apel gabungan hari pertama kerja pasca liburan idul fitri di jajaran Pemerintah Papua, hanya diikuti oleh sebagian dari jumlah ASN di jajaran Pemerintah Papua. Menurut Soedarmo, rata-rata hanya 30 persen ASN.*
