JAYAPURA, – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Koperasi dan UKM mencatat hingga akhir 2017, koperasi aktif di bumi cenderawasih sebanyak 1.880 unit atau 55.3 persen dari total 3.398 unit secara kuantitatif.
Hal ini sebagaimana disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kesra dan SDM, Ani Rumbiak dalam sambutannya pada pembukaan forum skpd dan rapat koordinasi online data system (ODS) bidang koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah se-Papua di Jayapura, Selasa (27/2).
Kegiatan ini diikuiti oleh para perwakilan dari 29 Kabupaten Kota, serta dihadiri oleh Kepala Bagian dan Program Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), Edhi Kusdiwaryoko
Ani juga menyebutkan, sebanyak 1.518 unit koperasi di Papua tidak melaksanakan Rapat Tahunan (RAT), dan hanya 406 unit atau sebesar 21.5 persen yang melaksanakan Rapat Tahunan
"Sedangkan untuk jumlah UKM sampai akhir 2017 sebanyak 47.977 lalu jumlah wirausaha unit baru sebanyak 10.603," sebutnya.
Oleh karena itu, lanjutnya dalam rangka pemberdayaan koperasi dan UMKM perlu ditempuh dengan arah kebijakan yaitu peningkatan daya saing umkm dan koperasi.
"Sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua, Luther Bonggoibo mengatakan, masalah koperasi aktif dan tidak aktif tersebut merupakan program nasional.
Menurutnya, koperasi yang tidak aktif tidak serta merta langsung dibubarkan, melainkan akan diberikan kesempatan pembinaan-pembinaan lagi.
“Jika memang sudah tidak bisa dibina dan dihidupkan kembali apa boleh buat pasti akan kita bubarkan, tetapi sepanjang masih bisa dibina dan dihidupkan kembali maka akan kita hidupkan, ada beberapa alternatif yang kami siapkan jika memang sama sekali tidak bisa dihidupkan maka akan kami gabungkan ke koperasi-koperasi yang bisa dibina dan dihidupkan kembali,” jelasnya. [Riri]
