JAYAPURA,-Memasuki masa setahun kepemimpinannya sejak di Lantik pada 27 Mei 2017 lalu, Wali Kota Jayapura Benhur Tomi Mano (BTM) dan Wakil Walikota Ir. H. Rustan Saru, MM merilis pencapaiannya dalam kemajuan pembangunan di enam bidang selama setahun.
Enam bidang tersebut yakni pendidikan, kesehatan, perekonomian, infrastruktur, lingkungan hidup dan pelayanan publik.
Melalui kepemimpinan BTM, telah terjadi peningkatan kualitas dan mutu pendidikan. Diantaranya, angka kelulusan siswa rata-rata mencapai 99,94 persen, angka melek huruf mencapai 99,98 persen, rata-rata lama sekolah 11,4 tahun dan angka partisipasi murni rata-rata 97,12 persen.
"Kita juga telah melakukan kerjasama dengan UKSW Salatiga untuk putra-putri Port Numbay melanjutkan pendidikan sebanyak 30 orang di tahun 2017. Kita juga terus menerapkan sekolah berbasis IT untuk pendaftaran siswa baru online, Ujian Akhir semester SMA/SMK secara online, serta dibukanya website pendidikan untuk mendorong penyelenggaraan pendidikan yang transparan, akuntabel dan berdaya saing," ujar BTM didampingi Ir. H. Rustan Saru, MM , Selasa (22/5) di Main Hall Kantor Walikota Jayapura.
Di bidang kesehatan, pencapaian pemerintah kota Jayapura dibawah kepemimpinan BTM ialah mampu menekan angka Kematian ibu melahirkan sebesar 0,20 persen atau menjadi 22,09/10.000 Kh, menurunnya angka kematian bayi menjadi 0,29 persen atau 9,4/10.000 Kh, dan angka harapan hidup menjadi 79,9 di tahun 2017.
Bidang perekonomian di sektor perdagangan dan jasa dalam setahun pemerintahan BTM, telah banyak tersedia sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat. Dimana imbasnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Jayapura semakin meningkat hingga Rp 1,8 triliun tahun 2017, sekaligus mendongkrak PAD yang cukup signifikan.
Di sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), telah memberikan kontribusi terbesar dari dunia usaha sebesar 75 persen atas pergerakan perekonomian daerah secara makro. Sementara di sektor pertanian tanaman pangan, areal lahan pertanian terus berkembang, disamping pengembangan komoditas lokal yang terus digalakkan, agar kawasan seperti Muara Tami dapat menjadi penyuplai kebutuhan pangan di Kota Jayapura.
Di sektor perikanan, lewat Pemberdayaan dan pembinaan para petani perikanan di kampung, telah mendongkrak produksi ikan menjadi 49.093 ton selama tahun 2017 atau naik sebesar 0,10 persen dari tahun 2016. Sedangkan tingkat konsumsi ikan masyarakat juga meningkat menjadi 42,50 persen atau naik 0,20 persen dari tahun 2016.
Untuk pencapaian bidang infrastruktur, telah terjadi peningkatan sarana dan prasarana bagi masyarakat umum. Seperti rumah layak huni yang telah dibangun sebanyak 40 unit juga bantuan bahan bangunan rumah yang diperuntukkan bagi 325 unit rumah. Pengembangan air bersih dan sanitasi rehabilitasi pipa sepanjang 10.263 meter, Penyediaan TPU muslim di Buper Waena seluas 10 hektare, penambahan armada bus sebanyak 5 unit bagi pelajar dan masyarakat umum, serta menyediakan akses layanan telekomunikasi menuju Kota cerdas yang bekerjasama dengan PT Telkom.
Dalam bidang lingkungan hidup, berkat kebersihan, kenyamanan dan keindahannya, kota Jayapura berhasil menyabet Piala Adipura lima kali berturut-turut, yakni 2013, 2014, 2015, 2016 dan 2017.
Terakhir, di bidang pelayanan publik, kota Jayapura meraih penghargaan Ombudsman RI lewat tata kelola pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Prestasi yang diraih oleh Disdukcapil yakni predikat Dukcapil hebat tingkat nasional oleh Mendagri tahun 2017. Tata kelola pelayanan perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu melalui dinas PMPTSP dengan predikat pelayanan perizinan terbaik se-Indonesia timur hasil penilaian Ombudsman RI dan Kementerian pendayagunaan aparatur negara.
Sementara tata kelola pelayanan pengadaan barang dan jasa kota Jayapura saat ini menjadi role model sesuai rekomendasi KPK. Selain itu, tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah kota Jayapura mendapatkan penghargaan dari Kemendagri atas prestasi kinerja tertinggi di provinsi Papua dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) tahun 2016.*
