JAYAPURA,- Komisi I DPR Papua dan beberapa anggota DPRD Pegunungan Bintang (Pegubin) menggelar pertemuan guna membahas situasi roda Pemerintahan Pegubin yang kurang stabil akibat pembakaran rumah pribadi Bupati di wilayah tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi I DPR Papua, Ruben Magai mengatakan kepada sejumlah wartawan pihaknya menerima aspirasi masyarakat Pegubin yang ingin kondisi daerahnya tetap stabil, dan bagaimana wilayah itu bisa aman pascapembakaran rumah pribadi bupati beberapa waktu lalu.
"Ada kelompok yang berupaya kuasai Pegubin. Tetapi bagi saya kepolisian gagal tangani masalah di Pegubin karena hingga kini belum ada pelaku yang ditangkap akibatnya situasi tak kondusif," kata Magai, di Jayapura, Selasa (8/5) kemarin.
Dirinya menginginkan, Kapolda dan Pangdam memerintahkan bawahannya segera mengusut para pelaku pembakaran. Jika tidak, sebaiknya Kapolres dan Dandim Pegubin diganti.
"Karena pelaku kini merasa dilindungi. Aktor di balik aksi itu harus diungkap. Negara ini adalah negara hukum.dan saya pikir sesuatu tak masuk akal ini, keamanan seakan tak berfungsi di Pegubin. Tak ada sanksi kepada mereka yang melawan hukum," ucapnya.
Katanya, Penjabat Pemprov Papua, bupati dan pihak yang ingin perubahan di Pegubin juga perlu melakukan konsolidasi. Namun ia juga mengingatkan bupati harus kembali ke daerah untuk melaksanakan tugas.
Sementara itu, salah satu anggota DPRD Pegubin, Denius Taplo mengatakan, pihaknya ingin pemerintahan dan situasi di wilayah itu berjalan baik menjelang pelaksanaan pilgub.
"Sejak pembakaran, pemerintahan jalan tapi tidak normal karena ada yang berupaya menggangu. Sehingga kami butuh dukugan DPRP dan kapolda untuk melakukan pendekatan kepada berbagai pihak," ungkapnya.
Senada dengan itu, anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, tokoh politik di Pegubin harus dewasa. Jangan memprovokasi masyarakat karena kekecewaan kalah politik.
"Sebaiknya berpikir dewasa dukung pemerintahan yang ada. Kalau mau ambisi kekuasaan tunggu lima tahun. Siapa menang harus saling dukung," ujar Kadepa.
Anggota Komisi I lainnya, Yohanas Nussi mengatakan hal yang sama. Menurutnya, masyarakat jangan gampang terprovokasi dengan berita yang dihembuskan orang tak bertanggung jawab kalau pemerintahan akan diambil alih.
"Bupati dipilih rakyat sehingga tidak mudah dilengserkan. Jangan membingungkan rakyat. Isu itu bohong dan pemeintahan masih dipegang bupati terpilih. Polisi harus segera usut siapa yang hembuskan berita bohong itu," pungkasnya. *
