JAYAPURA,- Melihat kondisi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di beberapa Kabupaten di Papua, Calon Gubernur Papua No urut 2 John Wempi Wetipo menilai bahwa perlu adanya penambahan dana Kartu Papua Sehat (KSP) bagi RSUD.
Dari hasil blusukan di RSUD Mappi, John Wempi Wetipo mendapat masukan kalau dana KSP yang diberikan sebesar Rp 3 miliar per tahun masih belum cukup untuk mendanai pelayanan kesehatan prima kepada pasien. Apalagi ketika RSUD itu harus melakukan rujukan pasien ke RS yang lebih baik.
"Kami mengeluarkan dana untuk rujukan seorang pasien ke RSUD Merauke atau ke RSUD Dok II Jayapura, karena harga tiket dari Mappi ini mahal dan pesawatnya terbatas," ujar Dr. Jenny kepada Jonh Wempi saat melakukan blusukan di RSUD Mappi, Kamis (3/5) kemarin.
Dokter Jenny menjelaskan, untuk pasien rujukan semua biaya ditanggung RSUD seperti dana transportasi pasien dari Puskesmas ke RSUD.
"Dengan kondisi daerah yang sulit ketika pasien di rujuk dari Puskesmas ke RSUD keadaanya sudah gawat sekali. Kemudian transportasi untuk rujukan pasein ke RS yang lebih baik seperti Merauke dan Jayapura masih sulit, karena harus menggunakan pesawat dengan biaya tiket yang cukup mahal dan penerbangan yang terbatas," katanya.
Jenny berharap, jika JWW-HMS terpilih bisa lebih memperhatikan RSUD Mappi ini agar lebih melengkapi fasilitas RSUD yang masih kurang termasuk peralatan dan tenaga medis. Mulai dari dokter spesialis sampai pada tenaga perawat.
"Saat ini dokter spesialis hanya ada 4 orang yakni Spesialis penyakit dalam, spesialis bedah, spesialis anak dan spesialis opcin, seharusnya ada dokter spesialis lainnya seperti spesialis mata, THT dan anastesi," tambah Dr. Jenny.
John Wempi Wetipo kepada wartawan mengatakan, tujuan blusukan yang dilakukan di RSUD Mappi itu untuk melihat dan ingin mengetahui apa yang perlu dibuat ketika dia dan HMS menjadi pemimpin Papua.
"Pelayanan di RSUD menjadi perhatian kita, karena selama ini Kartu Papua Sehat menjadi kebanggaan, tetapi nyatanya praktek dilapangan tidak seperti yang kita harapkan," katanya.
Dia menjelaskan, dalam pikiran kita selama ini KPS itu berjalan bagus dan mulus tapi nyatanya tidak, seperti di Kerom RSUD Kerom itu dalam satu tahun hanya mendapat Rp 2,8 Miliar dan di Mappi hanya Rp 3 Miliar yang digunakan untuk membiayai dokter spesialis, dokter umum dan perawat dan untuk membiayai pasien rujukan ke RS yang lebih bagus ternyata tidak cukup.
"Sekarang di RSUD Mappi ini baru kita tau, kalau dana Rp 3 miliar itu tidak cukup untuk membiayai pasien yang dirujuk. Kalau pasien dari sini (Mappi) dirujuk ke Merauke menggunakan KPS jumlah itu sangat sedikit, apalagi daerah yang sulit sementara insentif tenaga medis kontrak sangat kecil," katanya.
Pasangan Josua itu berharap, KPS akan bisa menyelesaiakan persoalan kesehatan di Bumi Cenderawasih ini.
"Yang kita harapkan orang-orang Papua agar menjadi sehat. Bagaimana orang Papua sehat dan menjadi tuan dinegerinya sendiri kalau pelayanan bagi mereka sangat minim," ujarnya.
Menurutnya, hal-hal tersebutlah yang nanti akan menjadi fokus perhatian mereka untuk memberikan pelayanan kepada orang Papua.
"Jadi dalam program 5 klaster pembangunan Papua yang kita buat ada pembangunan RS standar yang bagus, agar masyarakat tidak perlu berobat jauh-jauh. Kita akan bangun sebuah RS standar bagus untuk setiap satu wilayah adat. Sehingga kalau ada pasien dari kabupaten diwilayah tersebut bisa dirujuk kesana dengan biaya gratis karena ditanggung pemerintah," katanya.
Seharusnya, kata Wempi, dana Otsus yang besar harus dipergunakan untuk kebutuhan rakyat. "Jadi kalau dana Otsus besar mari kita berikan untuk rakyat jangan kita bicara membangun infrastruktur tetapi mengabaikan kesehatan. Hanya orang yang sehat yang bisa menikmati infrastruktur yang bagus, tetapi kalau orang tidak sehat maka itu tidak akan dinikmati. Jadi harus seimbanglah," ujarnya. *
