SORONG,-Raut wajah sedih, kecewa bahkan sampai meneteskan air mata terlihat dari puluhan pelajar kelas VI SD Inpres 74 Kota Sorong, Papua Barat yang Kamis pagi (3/5) mendapati pintu pagar sekolah mereka tertutup rapat akibat dipalang oleh sekelompok masyarakat.

62 siswa kelas VI SD yang seharusnya mengikuti Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) itu terpaksa terlantar hampir sejam lebih karena tidak bisa masuk keruang ujian dan nyaris tak ikut ujian.

Setelah belasan aparat kepolisian turun ke lokasi kejadian dan melakukan kordinasi dengan pihak sekolah, 62 siswa kelas VI tersebut bersama Kepala Sekolah dan guru serta amplop berisikan soal ujian dipindahkan ke SD Negeri 2 Kota Sorong yang berjarak hampir 500 meter.7

Mengaku sebagai Pemilik tanah ulayat, Peninsula Nawarisa mengatakan jika tanah milik keluarganya ini belum pernah diganti rugi oleh pemerintah. "Dari tahun 1982, belum pernah ada proses ganti rugi. Kami sudah berkali-kali mengadu ke pemerintah kota tapi tidak ada tanggapan. Oleh karena kekesalan itu maka hari ini Kami lakukan pemalangan dengan tuntutan ganti rugi 5 Miliyar atas luas tanah 3000 meter persegi. Kami tidak akan memberikan ijin pakai sekolah kalau belum ada tanggapan dari Walikota," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD Inpres 74, Patar Marpaung mengatakan jika dirinya baru menjabat selama 1 tahun terkahir namun belum pernah pemilik hak ulayat datang dan berbicara kepadanya.

"Saya baru satu tahun disekolah, saat itu komite sekolah bilang ke saya untuk mengurus surat pelepasan. Jadi kami urus sekitar satu bulan lalu dengan bapak Lambert Ulim. Jadi sebenarnya sudah ada surat pelepasan di kantor saya. Kita berharap supaya hal ini ditangani oleh pemerintah kota agar kita nyaman mengajar dan belajar. Selama proses pemalangan, kita tidak berani masuk sekolah," cemas Patar. 

Hal senada juga diharapkan oleh Ketua Komite SD Inpres 74, Simon Wawiyai. Dia mengatakan proses pemalangan itu sebenarnya tidak terjadi apalagi saat USBN.

"Ini jadi penghambat besar bagi anak-anak sekolah. Itukan bisa diselesaikan secara baik-baik tanpa ada pemalangan seperti ini. Komite sekolah mengharapkan agar yang memiliki tanah ulayat harus bersabar, kita bicarakan baik-baik. Kami juga minta agar Kepala Dinas Pendidikan Kota Sorong dapat menyelesaikan hal ini supaya anak-anak kami merasa aman dalam bersekolah," harap Simon.

Sedangkan Walikota Sorong, Lambert Jitmau yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan belum mengetahui dan mendapatkan laporan terkait hal tersebut.

"Kalau sudah dibangun Sekolah berarti sudah selesai. Yang sekolah ini kan anak mereka bukan anak Walikota. Saya tegaskan bahwa yang menghalangi anak Sekolah berarti melawan negara," lugas Walikota.

Selama pelaksanaan USBN berlangsung, 62 siswa SD Inpres 74 akan mengungsi selama 3 hari dengan menggunakan 4 ruang kelas belajar bergabung dengan 101 siswa kelas VI SD Negeri 2 Kota Sorong.*