JAYAPURA,-Dituding kerap melakukan pergantian jabatan selama dua tahun kepemimpinannya, Bupati Pegunungan Bintang Constan Otemka pun memberikan alasannya.
Kepada awak pers di Jayapura, Sabtu (28/4), Bupati mengklaim melakukan pergantian jabatan sudah sesuai aturan.
"PNS yang saat ini non job itu karena tidak ikut dalam lelang jabatan, padahal peluang jabatan inikan diberikan kepada semua," ungkap Bupati
Selain itu, ada pula PNS yang merasa tidak diberikan jabatan, menurut Bupati Otemka, dikarenakan pangkatnya yang masih rendah
“Tidak mungkin memaksa mendapat jabatan yang tidak sesuai dengan kepangkatan yang dia miliki," ungkapnya lagi
Ada juga yang tidak kerja dan memang tinggal di Kota Jayapura. "Sejak saya dilantik sebagai bupati, yang bersangkutan ada di Jayapura, dikasih jabatan disana tapi malah tinggal di Jayapura, ya kita tidak bisa bertahan dengan PNS yang seperti itu,” tegas Bupati.
Sesuai aturan, jika PNS tidak bekerja selama 40 hari maka akan dipecat. "Tapi kan saya tidak lakukan itu, hanya kami tidak memberikan jabatan kepada yang bersangkutan, karena kami memberi jabatan kepada mereka yang kerja dengan aktif,”akunya.
Ditanya apakah karena proses non-job menjadi salah satu pemantik aksi protes masyarakat terhadap kepemimpinannya yang berujung pada pembakaran rumah miliknya? Mengingat dalam aksi demo, beberapa diantara koordinatornya merupakan PNS yang di non jobkan? Bupati Otemka membenarkan
"Saya pikir itu salah satunya, sebelumnya memang rata-rata PNS disana memang hidup semau mereka tanpa aturan, masuk atau tidak masuk, kerja atau tidak kerja, gaji tetap jalan, insentif dan ULP ( Uang Lauk Pauk) juga jalan. Tapi kalau begini terus mau jadi apa Kabupaten Pegunungan Bintang," sesalnya
Perbaiki Sistem
Diakui Bupati selama dua tahun kepemimpinannya, dirinya berusaha memperbaiki sistem pemerintahan yang lebih baik seperti sistem absen dan memberikan ULP juga insentif sesuai tingkat kehadiran.
"Nah ini yang menjadi masalah baru. Sebab rupanya para PNS yang sudah berada di zona nyaman ini yang tidak kerja tapi terima gaji ini, maunya begitu terus. Padahal pemerintahan sekarang ini maunya kerja cepat, tertib dan kami juga menyesuaikan itu dengan harus bekerja,” bebernya
"Kami mau menertibkan birokrasi yang buruk itu akhirnya mendapat perlawanan dari mereka yang benar-benar malas ini,” ujarnya
Bupati menyebutkan, pejabat yang di non-jobkan jumlahnya dibawah 10 orang (pejabat eselon II, III dan IV) dan mereka adalah tim sukses kandidat yang kalah dalam pilkada tiga tahun lalu.
"Makanya sekarang saya bilang PNS tidak usah ikut bermain politik, nanti ujung-ujungnya menyalahkan orang lain, PNS jadilah PNS yang benar, fokus dalam pekerjaannya melayani masyarakat, tetapi kalau sudah bermain dua kaki, menjadi PNS dan tim sukses dan nanti kemudian terakhir ada apa-apa orang lain yang disalahkan, mengganggu pemerintahan yang sedang berjalan," sarannya
Langkah Tegas?
Disinggung apakah akan mengambil langkah tegas terhadap PNS yang bermain politik?
"Untuk menjadi pegawai ini tidak gampang jadi, saya tidak akan melaporkan mereka kemana-mana, saya pikir ada waktu untuk mereka bertobat, mereka harus kembali sebagai PNS yang benar, bekerja dan mengabdi kepada masyarakat, itu saja,” katanya
“Karena kalau mau memberhentikan mereka juga mau dapat pegawai tidak gampang, mereka juga punya keluarga, anak, istri dan juga beban-beban lain mungkin, saya tidak mau pecat atau yang lainnya,” tegasnya
Meski lanjutnya, dari sisi aturan memang mereka sudah memenuhi syarat untuk dipecat. Sebab sudah dua tahun tidak kerja sejak di non-jobkan.
"Ada yang sebelumnya misalnya menjadi kepala BAPPEDA tidak mungkin saya kasih turun pangkatnya jadi eselon III, saya sudah berikan dia jabatan kepala dinas Pertambangan, tetapi tidak mau, dibuka lelang jabatan juga tidak mau ikut, kemudian setelah itu menjadi pemberontak, ini kan tidak adil yang bagaimana lagi, lawan politikpun sudah saya beri jabatan semua,”pungkasnya.*
