JAYAPURA,- Duta Besar Kepulauan Salomon untuk Indonesia, HE Salana Kalu mengunjungi Papua, Selasa (25/4) setelah sehari sebelumnya melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Jakarta, Senin (23/4).
Sesuai agenda, Salana Kalu dan rombongan akan mengunjungi kawasan perbatasan RI-PNG, melihat pembangunan stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan Jayapura dan jembatan Hamadi-Holtekamp.
"Jadi, Duta Besar Kepulauan Solomon bersama rombongan dalam kunjunganya selama dua hari di Jayapura, mereka puas dan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas perhatian yang sangat besar untuk pembangunan di Papua,” ungkap Penjabat Gubernur Papua Soedarmo kepada awak media di Jakarta, Rabu (25/4).
Menurut Soedarmo, kondisi Papua sekarang terbuka untuk siapapun. Bahkan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia di 29 kabupaten/kota berjalan dengan baik.
“Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dari berbagai aspek. Dubes Salomon dan rombongan sangat puas dengan pembangunan yang ada. Saya sudah jelaskan program pembangunan yang dibangun pemerintah Indonesia, dan untuk pembuktikan itu, Dubes dan rombongan langsung turun ke lapangan untuk mengecek sendiri apa yang saya jelaskan,” ujar mantan Penjabat Gubernur Aceh ini.
Dia menambahkan, informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Dubes inilah, sehingga Dubes datang sendiri melihat dari dekat, apa yang pemerintah Indonesia bangun sama dengan apa yang dibangun di provinsi yang lain.
Info Negatif
Hanya saja, kata Soedarmo, masih ada kelompok-kelompok dari United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Komite Nasional Papua Barat (KNPB) maupun kelompok lainnya, yang berseberangan yang masih terus menyuarakan negatif terhadap pemerintah Indonesia, khususnya tentang kebijakan yang ada di Papua.
Jenderal Purnawirawan TNI ini menuturkan, selama ini informasi yang kerap diselewengkan adalah terkait pembangunan di Papua. Sebab saat ini pemerintah tengah berusaha membangun Papua agar lebih baik. Lanjutnya, Pemerintah Indonesia selama ini tidak mengakui kelompok-kelompok yang selalu memberikan informasi yang tidak benar kepada negara-negara di kawasan pasifik.
"Ya, itu kelompok seperti ULMWP dan KNPB, mereka kelompok yang hanya mengganggu terhadap stabilitas politik, kemanan, ekonomi yang ada di Papua,” tegasnya.
Siap Dialog
Selain itu, Soedarmo pun membuka diri untuk berdialog dengan kelompok-kelompok tersebut terkait pembangunan di Papua. Sebab, pemerintah tidak melarang untuk mengkritisi, tetapi kritisilah yang benar.
"Saya siap berdialog, kapan saja, KNPB, ULMWP saya selaku penjabat gubernur siap berdialog. Tapi dialog atas dasar dibawah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bagaimana kita membangunan Papua kedepan, itu saya apresiasi. Dialog di cafe pun saya siap tidak perlu di kantor,” pungkasnya.*
